TANJUNG SELOR, Penakaltara.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menyampaikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2025, yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil, Selasa (22/04/2025). Rekomendasi ini menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si, didampingi Wakil Bupati, Kilat, A.Md, menyampaikan tanggapan atas rekomendasi DPRD tersebut. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kerja keras pimpinan dan anggota DPRD dalam melakukan pembahasan LKPJ.
“Rekomendasi yang diberikan ini merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sebagai bentuk check and balance antara eksekutif dan legislatif,” ujar Bupati Syarwani.
Ia menegaskan bahwa masukan DPRD bukan sekadar catatan, melainkan bahan evaluasi “yang sangat berharga” untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan ke depan.
“Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari DPRD akan kami tindaklanjuti dengan sungguh‑sungguh, demi perbaikan dan peningkatan pelayanan publik serta pencapaian target‑target pembangunan daerah,” tegasnya.
Bupati Syarwani juga menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kegiatan.
“Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus kita jaga dan tingkatkan, agar visi bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan berdaulat dan unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan dapat kita capai,” jelas Bupati.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, ia berharap agar komunikasi dan koordinasi antar lembaga di daerah berjalan “secara harmonis dan produktif, demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bulungan.”
Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut, DPRD menyoroti beberapa aspek LKPJ, antara lain efektivitas penggunaan anggaran untuk program unggulan, capaian indikator kinerja, serta optimalisasi layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Rekomendasi juga mencakup penguatan mekanisme pengawasan dan penyempurnaan skema evaluasi program agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan diterimanya rekomendasi ini, Pemkab Bulungan berkomitmen menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan oleh DPRD, sebagai wujud akuntabilitas publik dan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bulungan yang lebih baik dan berkelanjutan. (dni/dni)
