TANJUNG SELOR, Penakaltara.id — Pemerintah Kabupaten Bulungan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Bulungan, Senin (7/7/2025).
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., didampingi Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., serta sejumlah asisten, pimpinan OPD teknis, dan instansi terkait seperti BPS, Bulog, serta unsur Forkopimda.
Dalam rakor, peserta mendengarkan secara virtual arahan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah mengenai isu inflasi, terutama sektor pangan yang fluktuasinya sangat bergantung pada mekanisme pasar.
“Pangan itu dinamis setiap hari. Karena itu, harus diawasi secara detail, mulai dari beras, bahan pokok, hingga komoditas yang harganya diatur pemerintah,” ujar Tito Karnavian.
Ia menegaskan, pemerintah daerah juga harus berhati-hati dalam menaikkan tarif yang menjadi kewenangannya. “BBM, tarif dasar listrik, transportasi udara diatur pusat. Tapi transportasi lokal seperti taksi dan air minum diatur pemerintah daerah. Hati-hati kalau dinaikkan, ini bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Mendagri juga meminta agar pemantauan inflasi dilakukan mingguan melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH). “Turun langsung ke pasar, lapangan. Sehingga kita tahu IPH mana yang paling tinggi dan terendah. Kalau sudah ketahuan, intervensi langsung. Pedagang bisa diintervensi, Bulog juga. Kami dari Kemendagri pun akan menurunkan tim,” katanya.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah kreatif dan sigap membangun kolaborasi lintas sektor dalam mencari solusi. “Kalau kepala daerah aktif mengumpulkan stakeholder, saya acungkan jempol,” tambah Tito.
Dalam arahannya, Tito Karnavian juga menyinggung kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya minta daerah memberikan akses kepada BPS untuk mengambil data dari kawasan industri tertutup. Karena data itu penting untuk pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Ia menekankan target nasional pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. “Target itu harus kita siapkan mulai sekarang. Kalau tidak, akan sulit mencapainya,” tegas Tito.
Menteri Bappenas, Ir. Rachmad Pambudy, yang turut memberikan arahan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan program prioritas Presiden untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Program PKK, karang taruna, pengendalian 9 bahan pokok semua berperan penting. Ketika ada provinsi yang inflasinya di atas 5,3 persen, itu harus segera diintervensi,” ujar Rachmad.
Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., dalam rakor tersebut menyampaikan komitmen Pemkab Bulungan untuk terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan harga bahan pokok di pasar.
“Pemkab Bulungan akan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dan melakukan langkah-langkah intervensi jika diperlukan,” kata Syarwani.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., juga menegaskan kesiapan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi.
“Kami akan turun langsung memastikan distribusi logistik lancar, memantau harga bahan pokok, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ungkap Kilat.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penekanan agar TPID Kabupaten Bulungan bekerja lebih proaktif memonitor pasar, memperkuat sinergi dengan BPS, Bulog, pelaku usaha, serta unsur pengamanan agar inflasi dapat terkendali dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. (dni/dni)
