 |
| Foto : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, H. Sudarsono |
TANJUNG SELOR – Sebanyak 3.175 pelajar tingkat SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Utara bakal menerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek (Kemendikbudristek) RI.
Ya, ini diketahui berdasarkan data pada SK nominasi penerima tahun 2023 yang ditampilkan di laman pip.kemdikbud.go.id. PIP sendiri adalah bantuan uang tunai dari pemerintah yang disalurkan kepada siswa kurang mampu secara ekonomi. Program ini diluncurkan pertama kali pada 2014 atau awal periode pertama Presiden Joko Widodo.
Lalu apa saja syarat yang mesti dipenuhi sebagai penerima ? Dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, H. Sudarsono bahwa selain latar belakang keluarga miskin atau rentan miskin. Syarat lainnya yaitu maksimal pelajar itu berusia 21 tahun untuk jenjang SMA dan SMK. Dan itu juga dapat masuk persyaratan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera yang diperoleh dari hasil pemadanan terkini Data Pokok Pendidikan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“Jadi untuk usulan calon penerima PIP diajukan berdasarkan usulan dinas provinsi melalui satuan pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK. Kalau untuk SD dan SMP melalui dinas kabupaten/ kota,” jelas Kaltara, H. Sudarsono, Minggu (23/7).
“Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,” sambungnya.
Dalam aturan tersebut, lanjutnya, juga memuat hingga ke tata cara penyaluran atau pencairan bantuan PIP. Untuk besaran PIP jenjang SMA dan SMK yang diterima tiap siswa sebesar Rp 1 juta per tahun. Nominal tersebut diperuntukkan guna keperluan personal peserta didik seperti membeli seragam, buku dan alat tulis.
“Selain itu, juga dapat digunakan untuk biaya transportasi dari rumah ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus, dan biaya praktik tambahan (magang),” sebutnya.
Untuk itu, tambahnya, pihaknya dalam hal ini mengingatkan terhadap para pelajar yang ada melalui kepala sekolah yang masuk SK nominasi atau yang baru tahun pertama menerima. Agar dapat dana itu digunakan dengan sebaik-baiknya.
“Sebab, diperlukan aktivasi rekening SimPel BNI untuk memeroleh buku rekening atau kartu debet (ATM) sebelum batas akhir 31 Juli 2023. Apabila lewat dan belum diaktivasi, maka bantuan dinyatakan hangus,” tuturnya.
Namun, dikatakan kembali, para pelajar di sini tidak perlu khawatir. Sesuai aturan, aktivasi dilakukan kepala sekolah setelah diberikan kuasa oleh siswa untuk mengurus ke bank penyalur. Sehingga bagi siswa yang masuk SK pemberian atau yang sudah pernah menerima dan diberikan lagi, maka hanya perlu menunggu dana ditransfer ke rekening masing-masing.
“Ada baiknya pelajar itu dapat berkomunikasi ke pihak sekolah untuk lebih jelasnya,” imbaunya.
Di sisi lain, Sudarsono membeberkan, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga rutin setiap tahun sejak 2019 menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SMA/ SMK/ SLB. Mulai dari tas, buku, dan alat tulis. Bahkan, untuk jenjang SLB, siswa menerima bantuan sepatu sekolah. Menurutnya, itu jadi bukti konkret perhatian gubernur terhadap peningkatan akses layanan pendidikan yang begitu tinggi.
“Dengan begitu besarnya perhatian ini. Maka, wajar ke depannya menjadi sebuah harapan bersama tidak ada lagi anak putus sekolah karena terkendala biaya,” tuturnya.
Lalu bagaimana yang putus sekolah? Sudarsono menjelaskan bahwa tetap mereka mendapat perhatian. Bagi yang sudah putus sekolah tetap memiliki peluang untuk kembali menuntut ilmu dan menamatkan pendidikannya. “Ya, karena adanya APBD sebagai stimulan dan pendamping bantuan pusat,” tukasnya. (*)
