MANADO, Penakaltara.id – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Hotel Sentra Manado, Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Jumat, 30 Mei 2025. Kegiatan berskala nasional ini telah berlangsung sejak 28 hingga 31 Mei 2025 dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah serta pimpinan legislatif kabupaten se-Indonesia.
Mengusung tema “25 Tahun Apkasi, 80 Tahun Indonesia, Bersatu Padu Membangun Persada”, Munas VI Apkasi tahun ini menjadi momen reflektif dan strategis untuk menguatkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan sinergis dengan pemerintah pusat.
“Saya hadir atas mandat mewakili Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dalam Munas VI Apkasi ini,” ujar Riyanto, Jumat (30/5/2025).
Riyanto menilai forum Munas Apkasi ini sangat penting karena mempertemukan berbagai kepala daerah dan perwakilan legislatif untuk membahas isu-isu aktual nasional dan mencari titik temu dalam penguatan otonomi daerah.
“Ini forum strategis yang menjadi wadah memperjuangkan aspirasi daerah, baik dalam bidang fiskal, kewenangan, hingga penguatan kelembagaan daerah,” tambahnya.
Isu-isu Krusial: Dari Pilkada hingga Carbon Trading
Munas VI Apkasi secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, didampingi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda sebagai tuan rumah.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Presiden menyampaikan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada para bupati yang hadir serta memberikan penghargaan khusus kepada Kabupaten Minahasa Utara sebagai penyelenggara kegiatan.
Berbagai isu strategis dan krusial menjadi bahan diskusi dalam Munas ini. Di antaranya:
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD (bukan langsung oleh rakyat)
Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD)
Efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengembangan skema alternatif pembiayaan daerah
Penguatan perdagangan karbon (carbon trading) sebagai sumber pendapatan fiskal baru
“Carbon trading adalah peluang besar yang harus kita kawal. Bisa menjadi solusi fiskal daerah di tengah terbatasnya ruang fiskal dari pusat,” ujar Riyanto.
Bupati Lahat Terpilih Jadi Ketua Umum Apkasi
Munas VI ini juga secara resmi menetapkan Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2025-2030. Momentum ini menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya Apkasi, yang sejak 2000 telah menjadi motor penggerak komunikasi dan kolaborasi antarpemerintah kabupaten di Indonesia.
Dalam pidato perdananya, Bursah Zarnubi menekankan bahwa Apkasi akan mengambil peran lebih besar dalam mengawal agenda otonomi daerah menuju Indonesia Emas 2045.
“Apkasi akan menjadi ruang kajian, menyusun rekomendasi terhadap isu-isu penting agar menjadi rujukan nasional,” tegas Bursah.
Ia juga menyuarakan kegelisahan banyak kepala daerah terkait dengan menyusutnya kewenangan daerah dalam pengelolaan anggaran dan program.
“Hak-hak pemerintah daerah banyak direnggut pusat. Untuk dana operasional saja sulit. Ini harus kita perjuangkan agar otonomi daerah tidak hanya sekadar slogan,” ungkapnya lantang.
Komitmen DPRD Bulungan Kawal Otonomi Daerah
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyatakan siap membawa semangat dan hasil Munas Apkasi ini ke daerah, dan terus mengawal kebijakan yang memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pembangunan.
“DPRD Kabupaten Bulungan akan terus mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang mandiri secara fiskal, berdaya saing, dan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan masa depan masyarakatnya sendiri,” pungkas Riyanto.
Dengan rangkaian agenda yang padat dan penuh substansi, Munas VI Apkasi di Manado bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi wadah perjuangan konkret para kepala daerah dan legislatif daerah dalam membangun sinergi menuju masa depan Indonesia yang berdaulat dari pusat hingga desa. (adv/dni)
