TANJUNG SELOR, Penakaltara.id – Sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan masyarakat, Tim Terpadu DPRD Kabupaten Bulungan melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Bunyu, Kamis (13/6/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan bersama Komisi II DPRD yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan, serta melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Bunyu, unsur Forkopimcam, perwakilan PT Pertamina EP Bunyu, dan masyarakat dari Desa Bunyu Barat dan Bunyu Selatan.
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan menegaskan bahwa kunjungan ini bukanlah seremonial belaka, melainkan wujud nyata kehadiran wakil rakyat dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan korporasi.
“Kami datang ke sini bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, dan membela kepentingan rakyat yang terdampak. Tidak boleh ada lagi warga yang merasa dipinggirkan oleh proses industri,” ujar Ketua DPRD di hadapan masyarakat Desa Bunyu Barat.
Desa Bunyu Barat: Warga Minta Kepastian Hukum dan Kompensasi Lahan
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Desa Bunyu Barat, di mana warga menyampaikan persoalan seputar pembebasan lahan yang dinilai tidak transparan dan merugikan. Sejumlah warga mengaku bahwa lahan mereka telah masuk dalam wilayah operasional PT Pertamina tanpa kejelasan status dan tanpa melalui musyawarah.
“Kami tidak pernah diajak bicara soal pembebasan lahan. Tahu-tahu lahan kami sudah masuk dalam wilayah operasional Pertamina. Mana keadilannya?” keluh seorang warga setempat dalam forum dialogis bersama tim DPRD.
Menyikapi hal ini, DPRD Bulungan bersama tim teknis melakukan verifikasi langsung di lapangan, memetakan wilayah sengketa, dan mencatat semua laporan warga sebagai dasar pembentukan rekomendasi kebijakan yang adil dan terukur.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua yang disampaikan warga akan kami bawa dalam rapat resmi dan akan dibentuk tim lintas sektor untuk menindaklanjuti secara serius,” tegas Ketua Komisi II DPRD Bulungan.
Desa Bunyu Selatan: Dampak Kebisingan dari Pengeboran Ganggu Kesehatan
Kunjungan dilanjutkan ke Desa Bunyu Selatan, yang menghadapi persoalan berbeda namun tidak kalah serius. Warga mengeluhkan kebisingan pengeboran sumur minyak milik PT Pertamina yang terjadi hampir setiap hari, bahkan pada malam hari.
“Tidur kami terganggu setiap malam. Suara mesin pengeboran sangat bising. Anak-anak kami pun jadi sulit belajar. Kami minta solusinya segera!” ucap salah satu warga dalam sesi penyampaian aspirasi.
Dampak kesehatan pun mulai dirasakan, seperti gangguan tidur, sakit kepala, hingga stres ringan yang diderita sebagian warga. DPRD mendesak agar PT Pertamina meninjau ulang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan mengatur kembali jam operasional demi kenyamanan masyarakat sekitar.
“AMDAL harus dilakukan secara transparan dan komprehensif. Perusahaan tidak boleh tutup mata atas gangguan yang mereka timbulkan. Kami akan dorong agar jam operasional dikaji ulang,” kata Ketua DPRD dalam pertemuan tersebut.
Langkah Lanjut: DPRD Bentuk Tim Khusus dan Siapkan Rekomendasi Resmi
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menyatakan bahwa DPRD akan membentuk tim khusus yang melibatkan OPD teknis dan lembaga independen untuk mengumpulkan data valid, serta menyusun rekomendasi resmi kepada Pemkab Bulungan dan pihak PT Pertamina EP Bunyu.
“Kami tidak ingin ini menjadi masalah yang terus berlarut. Kami ingin ada solusi konkret yang adil dan berkelanjutan. Karena keberadaan industri negara seperti Pertamina harusnya membawa kesejahteraan, bukan penderitaan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk membangun dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan. Semua pihak sepakat bahwa penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan sosial.
“Kami dari DPRD siap mengawal proses ini sampai tuntas. Masyarakat jangan takut bersuara, kami akan terus berdiri bersama rakyat Bunyu,” tutup Ketua DPRD dengan tegas. (adv/dni)
