TANJUNG SELOR – Rencana penerapan retribusi di kawasan Kebun Raya Bundayati menjadi perhatian Komisi I DPRD Bulungan. Lembaga legislatif menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa mengurangi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang, menegaskan bahwa Kebun Raya Bundayati memiliki fungsi penting sebagai ruang publik yang tidak hanya berorientasi pada wisata, tetapi juga edukasi, konservasi, dan kegiatan sosial masyarakat.
“Pada prinsipnya kami mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Namun, kami berharap rencana penarikan retribusi ini benar-benar dikaji secara bijak agar tidak memberikan beban kepada masyarakat,” ujar Rozana di Tanjung Selor.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik, khususnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas, harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan dan manfaat yang diterima warga.
“Jangan sampai kebijakan yang baik dari sisi pendapatan daerah justru dirasakan berat oleh masyarakat. Kebun Raya Bundayati ini adalah ruang publik yang harus tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan,” katanya.
Rozana juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara peningkatan PAD dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, apabila retribusi diterapkan, maka peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan di kawasan tersebut harus menjadi prioritas.
“Kalau memang ada retribusi, maka pelayanan juga harus sebanding. Masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari apa yang mereka bayarkan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi I DPRD Bulungan meminta agar pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan berbagai pihak sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Keterlibatan masyarakat, akademisi, hingga pelaku wisata dinilai penting untuk menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif.
“Kami mendorong adanya sosialisasi dan dialog terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami tujuan kebijakan ini dan pemerintah juga mendapatkan masukan yang konstruktif,” jelas Rozana.
Ia menegaskan bahwa DPRD Bulungan memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah tetap berada pada jalur yang berpihak kepada masyarakat.
“Sebagai lembaga legislatif, kami berkewajiban memastikan kebijakan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pembangunan dan peningkatan PAD harus berjalan seimbang dengan pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Kebun Raya Bundayati sendiri merupakan salah satu aset strategis Kabupaten Bulungan yang memiliki fungsi konservasi, edukasi, penelitian, sekaligus destinasi wisata. Karena itu, DPRD menilai pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tetap memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (adv)
