TANJUNG SELOR, penakaltara ID – KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 28 Pebruari 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp1,10 triliun atau 13,84 persen dari total pagu sebesar Rp 7,95 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, mengatakan bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 8,65 persen year on year (YoY) dari realisasi bulan Februari tahun 2022 sebesar Rp 172 miliar atau 5,24 persen dari total pagu sebesar Rp 3,28 triliun.
Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Adapun realisasi BPP sebesar Rp 291,62 miliar atau 11,0 persen dari pagu sebesar Rp 2,65 triliun untuk disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut juga, mengalami pertumbuhan persentase sedikit meningkat sebesar 5,37persen (YoY) atau Rp 146,85 miliar dari realisasi bulan Februari tahun 2022 sebesar Rp 144,76 miliar atau 5,63 persen dari total pagu sebesar Rp 2,57 triliun,“ ujar Juanda, Rabu (8/3).
Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 12,42 persen atau Rp 68,63 miliar dari pagu sebesar Rp 552,79 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 10,26 persen atau sebesar Rp 79,92 miliar dari pagu sebesar Rp 779,27 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 10,84 persen atau sebesar Rp 143,07 miliar dari pagu Rp 1,32 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial masih belum ada (nihil) realisasi dari pagu Rp 0,14 miliar.
Sedangkan realisasi untuk TKD sebesar sebesar Rp 814 miliar atau 15,25 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut, pertama, realisasi DBH sebesar Rp 335,68 miliar atau 16.6 persen dari pagu sebesar Rp 2.02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 451,64 miliar atau 18,3 persen dari pagu Rp 2,47 triliun. Ketiga, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 25,08 miliar atau 9,2 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar. Keempat, realisasi Dana Desa sebesar Rp 2,56 miliar atau 1,4 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar. Adapun untuk DAK Fisik, dan Dana Insentif Fiskal sampai saat ini belum terealisasi.
Sementara dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Tanjung Selor selama TA 2023 , secara agregat terealisasi sebesar Rp 9,8 miliar atau 39,42 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 24,87 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.
KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Selain itu, diharapkan agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu kinerja keuangan tahun 2023.
Semoga dengan langkah strategis tersebut, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta,” tutup Juanda. (*)
