Realisasi APBN Tembus Rp 3,51 Triliun per Semester I Tahun 2023

redaksi

Konferensi Pers Kinerja APBN Juni 2023 Wilayah Pembayaran KPPN Tanjung Selor. 

TANJUNG SELOR – KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan semester I (Januari – Juni) tahun 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 3,51 triliun atau sebesar 43,34 persen dari total pagu sebesar Rp 8,1 triliun. Data realisasi tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 30 Juni 2023.

Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda, menyatakan bahwa realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase sebesar 12.85 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu yaitu realisasi bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp 1,02 triliun atau 30,49 persen dari total pagu sebesar Rp 3,36 triliun.

Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi satuan kerja (satker) vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) melalui transfer ke daerah (TKD). 

Baca juga  Songsong IKN, Perda Kaltim tentang Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah Disahkan

Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung Selor, Benjamin, merincikan realisasi penyaluran BPP sebesar Rp 1,17 triliun atau 41.88 persen dari pagu sebesar Rp 2,80 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Terdapat pertumbuhan persentase sebesar 12,01 persen (YoY) atau Rp 289,04 miliar dari realisasi pada bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp 790,79 miliar atau 29.87 persen dari total pagu sebesar Rp 2,64 triliun, tambahnya. 

Lebih lanjut, Benjamin menyampaikan bahwa realisasi BPP tersebut dicairkan lebih rinci kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai 49.17 persen atau Rp 276,97 miliar dari pagu sebesar Rp 563,35 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 42.56 persen atau sebesar Rp 332,72 miliar dari pagu sebesar Rp 781,72 miliar. Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 38.70 persen atau sebesar Rp 564,37 miliar dari pagu Rp 1,45 triliun. Dan terakhir belanja bantuan sosial telah mencapai direalisasikan seluruhnya yaitu 100 persen dari pagu Rp 0,14 miliar.

Baca juga  "Cara Asik Belajar Pake Media Digital", Yuks Ikuti Webinar Literasi Digital Ini...

Sedangkan realisasi untuk TKD disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor, Ginanjar, bahwa realisasi untuk TKD sampai dengan semester I Tahun 2023 sebesar Rp 2,34 triliun atau 44.11 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

 Berkenaan dengan rincian realisasi dari dana TKD tersebut, Ginanjar membeberkan pertama, realisasi DBH sebesar Rp 837,89 miliar atau 41.46 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 1,23 triliun atau 49.85 persen dari pagu Rp 2,47 triliun. Ketiga, realisasi DAK Fisik sebesar Rp51.37 miliar atau 15.65 persen dari pagu Rp 328,3 miliar. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 124,65 miliar atau 45.63 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar. Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp 81,25 miliar atau 43.58 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp 17,63 miliar atau 50 persen dari pagu sebesar Rp 35,26 miliar. 

Baca juga  Hasil Analisa CCTV, Polri : Tak Ada Orang Keluar-Masuk Kamar Ajudan Kapolda Kaltara

KPPN Tanjung Selor terus berupaya mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. 

Semoga dengan langkah strategis tersebut penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, harap Juanda.(*) 

Baca juga

Tags

Ads - Before Footer