Gugatan Bima Sijabat Berujung Aksi, Masyarakat Adat Minta Hak Berladang Dilindungi

redaksi

Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Utara, saat menyampaikan aspirasinya di kantor Gubernur Kaltara, Senin (16/11/2026). (FOTO:Yohanes/PENA KALTARA)

TANJUNG SELOR – Gugatan uji materiil aturan pembakaran lahan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Bima Sadiropa Sijabat memicu penolakan dari sejumlah masyarakat adat di Kalimantan Utara (Kaltara). Bersama Aliansi lembaga adat Dayak Kalimantan Utara, mereka mendatangi Kantor Gubernur Kaltara, Senin (16/11/2026), untuk menyuarakan keberatan sekaligus meminta agar hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi berladang tetap dilindungi.

Diketahui, Bima Sadiropa Sijabat merupakan mahasiswa asal Kaltara yang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU). Ia bersama sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ke MK.

Gugatan tersebut dilatarbelakangi penilaian bahwa pengecualian pembakaran lahan untuk kegiatan berladang, dengan memperhatikan kearifan lokal berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencemaran udara akibat kabut asap.

Baca juga  Warga di Ibu Kota Kaltara Digegerkan Kasus Pembuangan Bayi yang Terbungkus Kresek, Polisi Masih Dalami Motifnya …

Namun, sejumlah masyarakat adat justru menilai ketentuan tersebut merupakan salah satu dasar hukum yang melindungi tradisi berladang secara turun-temurun. Mereka khawatir gugatan tersebut dapat mengancam hak masyarakat adat dan membuka peluang kriminalisasi terhadap petani peladang tradisional.

Persatuan lembaga adat Dayak Kaltara menyampaikan empat tuntutan. Diantaranya mempersoalkan pengajuan gugatan tanpa koordinasi dengan lembaga adat, menolak alasan bahwa gugatan bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat adat, serta menegaskan bahwa praktik berladang telah memiliki aturan adat untuk mencegah api merembet ke kawasan hutan. Mereka juga meminta Bima dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencabut gugatan tersebut.

Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Utara, Darboy, mempertanyakan pengajuan gugatan yang dilakukan Bima atas nama pribadi, bukan mewakili pemerintah maupun lembaga adat.

Baca juga  Desember 2023, Realisasi APBN Mencapai Rp9.82 Triliun

“Namun secara pribadi, saya masih bertanya, karena si Bima ini menyampaikan gugatan ke MK itu bukan atas nama pemerintah ataupun lembaga, melainkan pribadi beliau,” ujar Darboy.

Ia menyebut aksi tersebut diikuti masyarakat adat dari Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Tarakan, hingga Bulungan.

Darboy juga menyampaikan tuntutan agar Bima dikenai denda adat. Selain itu, massa menyuarakan tuntutan agar keluarga Bima meninggalkan Kaltara dan ayahnya dicopot dari jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi lembaga-lembaga adat Dayak. Ia menilai tradisi berladang merupakan bagian dari adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Baca juga  Waspada Gelombang Tinggi Berpotensi Melanda Perairan Kaltara

Ia juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan aman. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai tanpa tindakan anarkis maupun mengganggu lalu lintas. Terkait gugatan tersebut, Zainal mengatakan Pemprov Kaltara akan berupaya menghubungi Bima agar segera mencabut permohonan uji materiil yang telah diajukan ke MK.

“Kita nanti minta kepada Ananda Bima ini untuk segera mencabut gugatan mereka di MK, sehingga masalah ini tidak berlanjut,” tegasnya. (ve26/nn)

Baca juga

Tags