JAKARTA, Penakaltara.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai potensi strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Tahun 2025 ini, sebanyak 4.600 hektare lahan pertanian di Bulungan mendapat dukungan dari Program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si, menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah pusat ini merupakan bagian dari langkah serius dalam mendorong Bulungan menjadi wilayah lumbung pangan regional, sekaligus penyangga kebutuhan pangan untuk proyek-proyek nasional strategis, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Produksi sawah di Bulungan per hektare bisa mencapai 3 hingga 5 ton gabah basah, dan hasil panen tersebut telah diserap oleh Bulog dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram,” kata Bupati Syarwani saat ditemui di Jakarta, usai pertemuan koordinasi dengan pihak Kementan.
Ia juga menambahkan bahwa Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah meninjau langsung salah satu kawasan pertanian di Bulungan yang memiliki luasan lebih dari 300 hektare. Menurut Syarwani, perhatian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Bulungan memiliki posisi strategis dalam agenda ketahanan pangan nasional.
“Kami ingin petani Bulungan menjadi bagian dari mata rantai yang mendukung dan mendapat manfaat dari berbagai kegiatan strategis nasional, termasuk yang ada di kawasan Tanah Kuning-Mangkupadi,” ujarnya.
Meski saat ini keberadaan IKN Nusantara di Kalimantan Timur belum berdampak langsung terhadap masyarakat Bulungan, namun pemerintah pusat menaruh harapan besar kepada daerah-daerah di sekitarnya, termasuk Bulungan, untuk mendukung kebutuhan pangan kawasan ibu kota baru tersebut.
“Sektor pertanian yang kita kembangkan di Kabupaten Bulungan ke depan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Ini bagian dari kontribusi Bulungan dan Kalimantan Utara untuk IKN Nusantara,” tegas Syarwani.
Ia juga menjelaskan bahwa berbeda dengan pengelolaan IKN yang ditangani langsung oleh pemerintah, pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning lebih didorong oleh investasi swasta. Meski demikian, kedua kawasan ini saling terhubung dari sisi dukungan infrastruktur dan kebutuhan logistik, termasuk ketahanan pangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, menegaskan bahwa dukungan program Oplah ini harus dijadikan momentum untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian. Menurutnya, pertanian kini bukan lagi sektor tradisional semata, tapi sudah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi modern yang berbasis teknologi dan pasar.
“Kami ingin menciptakan ekosistem pertanian yang modern dan menjanjikan. Pemerintah daerah siap memfasilitasi pelatihan, akses alat mesin pertanian (alsintan), dan pembukaan lahan baru agar generasi muda tidak ragu menjadikan pertanian sebagai pilihan karier,” ujar Kilat Bilung.
Ia menambahkan, ketahanan pangan harus dibangun mulai dari hulu hingga hilir, dengan memperkuat kelembagaan petani, koperasi tani, hingga akses pasar. Dukungan dari pemerintah pusat melalui program Oplah merupakan titik tolak untuk menciptakan swasembada pangan di Bulungan dan sekitarnya.
“Jika semua ini terintegrasi, bukan tidak mungkin Bulungan akan menjadi salah satu sentra pangan utama di Kalimantan, bahkan Indonesia bagian timur,” pungkasnya. (dni)
