TANJUNG SELOR, Penakaltara.id — Agenda Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bulungan yang digelar pada Rabu (11/6) di Aula Rumah Jabatan Bupati Bulungan bukan hanya menjadi wadah konsolidasi tahunan antarpemerintahan. Di balik kegiatan tersebut, turut mengemuka satu inovasi penting yang saat ini tengah diarusutamakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan: PARADE DESA.
PARADE DESA, singkatan dari Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, merupakan aksi perubahan yang digagas oleh Siti Halijah, S.IP, Kepala Bidang Pembangunan Desa DPMD Bulungan. Gagasan ini sejalan dengan semangat utama rakor tahun ini: memastikan keselarasan perencanaan pembangunan antara RPJMD Kabupaten dan RPJMDes seluruh desa.
“Program ini hadir bukan sekadar inovasi administratif, tapi solusi atas persoalan klasik: desa menyusun rencana tanpa merujuk arah pembangunan daerah. Akibatnya, banyak potensi tumpang tindih dan kurang efektif,” ujar Siti saat ditemui di sela kegiatan.
Melalui aksi PARADE DESA, DPMD mendorong pendekatan cascading program yang memperjelas bagaimana visi dan misi bupati diterjemahkan hingga level desa. Upaya ini diperkuat melalui Surat Edaran Bupati tertanggal 23 Mei 2025, yang mewajibkan seluruh desa menyelaraskan dokumen RPJMDes dengan RPJMD Kabupaten Bulungan 2025–2029 yang saat ini tengah dalam proses penyusunan.
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si, dalam sambutannya mendukung penuh inisiatif tersebut. “Saya melihat PARADE DESA sebagai perwujudan konkret komitmen kita untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Melalui penyelarasan RPJMD dan RPJMDes, pembangunan akan jauh lebih terarah dan efisien,” tegasnya.
Syarwani juga mengingatkan bahwa arah pembangunan kabupaten mengacu pada visi “Bulungan Berdaulat dan Unggul melalui Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan.” Visi ini akan diturunkan dalam berbagai program prioritas, termasuk pengembangan SDM, ketahanan pangan, infrastruktur berkelanjutan, dan digitalisasi pemerintahan desa.
Dalam konteks ini, PARADE DESA berperan penting sebagai instrumen awal agar desa tidak tertinggal dalam memahami arah besar pembangunan kabupaten. Melalui forum-forum diskusi perencanaan desa yang sudah dilaksanakan di beberapa lokus pilot, pemerintah desa mulai dilibatkan aktif dalam penyusunan kebijakan yang lebih holistik.
“Dengan menyinergikan program dari awal, kita tidak hanya menghindari duplikasi, tapi juga memperkuat keberlanjutan. Karena RPJMDes yang selaras dengan RPJMD berarti desa ikut menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah secara utuh,” tambah Siti.
Langkah ini juga didukung dengan peningkatan kapasitas aparat desa serta penerapan pendekatan digital dalam perencanaan dan pelaporan. Siti menyebut bahwa ke depan, PARADE DESA akan menjadi standar pembinaan perencanaan di seluruh desa, dan tidak berhenti sebagai proyek perubahan individu.
Rakor kali ini menjadi panggung strategis memperkenalkan dan mengukuhkan PARADE DESA sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah yang terpadu. Dengan 74 kepala desa dan 74 ketua BPD hadir secara langsung, harapan untuk penyelarasan program bukan lagi sekadar wacana, tetapi langkah nyata menuju Bulungan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. (***/)
