TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan mengikuti kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, yang digelar Rabu hingga Kamis, 30–31 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gabungan Dinas 2 Lantai 1.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/1685/Bangda terkait Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam penilaian ini, seluruh kabupaten/kota di Kaltara diminta mempersiapkan laporan pelaksanaan delapan aksi konvergensi stunting tahun 2024 serta mengutus satu kecamatan paling inovatif dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dari Kabupaten Bulungan, tim yang hadir dipimpin oleh Wakil Bupati Kilat, A.Md., selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPMD, Kepala Dinas P3APPKB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Ketua TP PKK, serta perwakilan dari sektor CSR.
Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Tim Penilai Provinsi Kaltara.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, kami menghaturkan apresiasi yang tulus kepada Tim Penilai Provinsi Kaltara atas perhatian dan dukungannya dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan bahwa penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang juga menjadi komitmen kuat Pemkab Bulungan.
“Melalui sinergi lintas sektor, kami terus melakukan berbagai upaya intervensi, baik spesifik maupun sensitif, untuk menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan. Kami sadar stunting bukan sekadar isu pertumbuhan fisik, tetapi juga menyangkut kecerdasan, produktivitas, hingga masa depan bangsa,” katanya.
Wabup menjelaskan sejumlah langkah strategis yang telah dilaksanakan Pemkab Bulungan, antara lain:
- Pelaksanaan rembuk stunting hingga ke tingkat kecamatan;
- Penguatan peran Posyandu;
- Pelatihan kader kesehatan;
- Peningkatan cakupan gizi balita;
- Intervensi berbasis data kepada keluarga berisiko stunting;
- Pendekatan Pentahelix melibatkan dunia usaha, akademisi, media, masyarakat, dan pemerintah.
Ia juga memaparkan capaian terkini berdasarkan data:
“Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kemenkes RI, prevalensi stunting Kabupaten Bulungan tahun 2023 tercatat sebesar 22,6 persen. Namun berdasarkan data e-PPGBM Tahun 2024, prevalensi menurun menjadi 8,23 persen berdasarkan hasil validasi data timbang Agustus 2024 dari 8.726 balita, dengan 719 balita tergolong pendek atau sangat pendek. Ini menunjukkan penurunan 4,07% dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Wabup Kilat.
Adapun strategi baru yang tengah dijalankan, lanjutnya, termasuk penerapan metode Positive Deviance, penyebaran praktik sehat yang terbukti menghasilkan pertumbuhan optimal di tengah keterbatasan, serta penguatan kemitraan multi pihak (Multi-Stakeholder Partnership/MSP).
Wabup Bulungan berharap agar penilaian ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga wadah menerima masukan konstruktif demi peningkatan program ke depan.
“Kami mengajak seluruh pihak bersatu padu mempercepat penurunan prevalensi stunting, khususnya pada anak usia 0–59 bulan, calon pengantin, ibu hamil dan menyusui. Semoga dalam waktu dekat, Kabupaten Bulungan mampu mendekati, bahkan melampaui target nasional 14%, dan Provinsi Kalimantan Utara bisa menembus angka di bawah itu seperti yang kita harapkan bersama,” pungkasnya. (dni/dni)
