TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kembali menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pertanian dalam arti luas. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar pada tahun 2026 untuk program jaminan produksi petani, yang menjadi bagian dari 15 program prioritas daerah.
Program ini dirancang untuk memberikan kepastian bagi petani, pekebun, dan peternak atas hasil produksi mereka — baik dari sektor pangan, perkebunan, maupun peternakan.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar petani, tidak hanya soal produksi, tetapi juga jaminan atas keberlanjutan usaha tani.
“Ini adalah bentuk motivasi dan dukungan bagi para petani, baik di sektor pangan maupun perkebunan. Pemerintah hadir memastikan bahwa hasil produksi mereka memiliki jaminan pasar dan keberlanjutan,” ujar Syarwani, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani selama ini adalah ketidakpastian pasar. Setelah berhasil memproduksi, petani kerap kali kesulitan mencari jalur distribusi atau pembeli yang tetap.
“Setelah diproduksi, petani sering bingung ke mana harus memasarkan. Maka nanti kita bisa bukakan jalur pemasaran melalui skema Badan Usaha Milik Daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu skema yang sedang dipersiapkan Pemkab Bulungan adalah melibatkan BUMD di Tanjung Selor sebagai penjamin distribusi atau pembeli hasil produksi pertanian lokal.
Syarwani juga menyebut bahwa jika program jaminan produksi ini terbukti efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan alokasinya akan ditingkatkan di masa mendatang, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita lihat hasilnya nanti. Kalau memang memberikan dampak nyata, tentu akan kita tingkatkan anggarannya. Pendekatan kita dalam sektor pertanian ini bersifat holistik – mencakup pangan, perkebunan, hingga peternakan,” tambahnya.
Sementara itu, saat ini intervensi dari pemerintah pusat melalui Bulog telah membantu dalam menyerap gabah petani di Bulungan. Namun, lanjut Syarwani, masih banyak komoditas lokal lainnya yang belum memiliki jaminan pasar atau skema pembelian serupa.
“Kita bersyukur sekarang Bulog sudah mengambil gabah petani. Tapi, bagaimana dengan komoditas lain yang bukan padi? Itu juga menjadi perhatian kita ke depan, termasuk hilirisasi produk perkebunan,” tegasnya.
Syarwani juga mengaitkan program ini dengan Kredit Mesra, sebuah program pembiayaan berbasis subsidi bunga dari Pemkab Bulungan yang pernah diluncurkan untuk membantu UMKM, petani, dan nelayan mengakses modal usaha.
“Dalam Kredit Mesra, ada subsidi bunga dari pemerintah. Ini bagian dari upaya memudahkan akses modal bagi pelaku usaha kecil. Jaminan produksi ini juga sejalan, hanya fokusnya pada kepastian pasar hasil panen,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ini, Pemkab Bulungan menaruh harapan besar bahwa sektor pertanian akan semakin berdaya, mandiri, dan menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian daerah. (***/)
