TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebanyak tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemkab Bulungan resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya secara langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (12/1/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md, Sekretaris Daerah Bulungan Ir. H. Risdianto, S.Pi., M.Si., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bulungan.
Penyegaran struktur birokrasi ini diarahkan untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terukur sesuai tuntutan pembangunan daerah.
Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa rotasi tujuh JPT Pratama tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Penataan ini dilakukan agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih fokus, lebih responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Syarwani.
Ia menjelaskan, penempatan pejabat pada posisi baru tidak sekadar untuk penyegaran, melainkan untuk memastikan fungsi pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan administratif maupun teknis.
“Pejabat yang ditempatkan harus memahami ritme kerja serta karakter layanan di OPD masing-masing,” ujarnya.
Syarwani menilai, pengalaman birokrasi yang dimiliki para pejabat yang dirotasi menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan. Dengan latar belakang kepemimpinan di sejumlah OPD, para pejabat tersebut diyakini mampu beradaptasi cepat dengan lingkungan kerja yang baru.
“Pengalaman memimpin perangkat daerah sebelumnya menjadi bekal penting untuk menjaga stabilitas kinerja,” jelasnya.
Selain rotasi jabatan, Pemkab Bulungan juga tengah mempersiapkan pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih kosong melalui mekanisme seleksi terbuka. Langkah ini dilakukan agar struktur organisasi perangkat daerah segera lengkap dan kinerja pelayanan publik tidak terkendala.
“Jabatan yang kosong perlu segera diisi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan dalam pelayanan,” kata Syarwani.
Ia memastikan proses seleksi terbuka akan dilaksanakan secara transparan dan profesional dengan melibatkan panitia seleksi dari unsur internal maupun eksternal pemerintah.
“Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai aturan, objektif, dan berbasis kompetensi,” tegasnya.
Beberapa jabatan yang direncanakan diisi melalui seleksi terbuka antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), serta sejumlah jabatan staf ahli. Pemkab Bulungan menargetkan tahapan awal seleksi dapat dimulai dalam waktu dekat, sehingga pengisian jabatan strategis tersebut dapat berlangsung pada Februari 2026.
“Targetnya, struktur organisasi semakin lengkap dan siap menjalankan program,” ujarnya.
Syarwani juga menegaskan bahwa meskipun panitia seleksi memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian, keputusan akhir penempatan pejabat tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Seluruh proses telah diatur dalam regulasi, dan keputusan akhir berada pada kewenangan PPK,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md menambahkan bahwa rotasi dan pengisian jabatan ini diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam birokrasi Pemkab Bulungan.
“Kami berharap para pejabat yang baru dilantik dapat langsung bekerja, memperkuat kolaborasi lintas OPD, serta menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kilat.
Ia menekankan bahwa soliditas birokrasi dan komitmen melayani menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Bulungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (dni/red)
