TANJUNG SELOR – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., secara resmi membuka kegiatan taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rupatama Kayan Polda Kaltara, Senin (08/09/2025).
Audit kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Itwasum Mabes Polri ini bertujuan untuk menilai aspek pelaksanaan dan pengendalian tugas di jajaran Polda Kaltara. Tim audit dipimpin langsung oleh Irwil III Itwasum Polri, Brigjen Pol. Drs. Herukoco, M.Si., bersama enam perwira menengah lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K., beserta seluruh Pejabat Utama Polda Kaltara, menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi.
Dalam sambutannya, Kapolda Kaltara menyambut baik kegiatan Audit Kinerja yang dilaksanakan di Polda Kaltara. “Kami menyambut baik kegiatan audit ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja. Kami menyadari masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, dan berharap tim Itwasum Polri dapat menjadi mitra konsultatif yang memberikan solusi, masukan, dan arahan konstruktif bagi kami,” ujar Kapolda.
Audit kinerja bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan fungsi manajerial strategis untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan program Polri berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik yang sejalan dengan arahan Kapolri dalam memperkuat Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan.)
Pelaksanaan audit ini akan dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kedepan Satker dan Polres/Ta jajaran Polda Kaltara. Audit akan difokuskan pada empat bidang strategis yakni: Anggaran dan Keuangan (Garkeu), Logistik, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Operasional (Opsnal). Setiap aspek akan ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tata kelola dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda Kaltara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Hasil audit ini diharapkan menjadi landasan perbaikan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai garda terdepan pelayanan dan penegakan hukum. (*)
