TANJUNG SELOR, Penakaltara.id – Gelombang penolakan terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib Jaya) mulai menguat di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan. Sejumlah ormas, tokoh adat, dan tokoh agama secara tegas menyatakan sikap menolak kehadiran Grib Jaya yang dinilai memiliki kecenderungan melakukan tindakan premanisme dan meresahkan masyarakat.
Penolakan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama yang difasilitasi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bulungan pada Sabtu (31/5/2025).
Ketua FKDM Bulungan, Yunus Idris, mengatakan bahwa hampir seluruh ormas di wilayah Bulungan sepakat menolak keberadaan Grib Jaya. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan premanisme, apapun bentuk dan dalihnya, tidak dapat dibiarkan berkembang di tengah masyarakat.
“Beberapa ormas sudah membacakan naskah deklarasi yang intinya menolak kehadiran Grib Jaya di wilayah Bulungan, khususnya Kalimantan Utara,” tegas Yunus Idris.
Yunus juga mengimbau seluruh ormas dan elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok manapun yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.
“Kami mengajak seluruh ormas menjaga kondusifitas daerah. Jangan sampai kita biarkan pihak-pihak tertentu menciptakan keresahan. Kaltara harus tetap aman dan damai,” ujarnya.
Deklarasi penolakan ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari masyarakat sipil dalam menjaga kestabilan daerah, terutama menjelang pelaksanaan berbagai agenda strategis nasional maupun daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bulungan, Dharmawan, menyatakan bahwa inisiatif deklarasi tersebut murni datang dari kalangan ormas, sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi nasional dan lokal.
“Inisiatif ini datang dari ormas itu sendiri. Aspirasi mereka murni demi menjaga ketertiban dan keamanan daerah,” kata Dharmawan.
Ia menambahkan bahwa meskipun belum ditemukan laporan resmi terkait aksi premanisme yang dilakukan oleh Grib Jaya di Bulungan, langkah antisipatif tetap perlu diambil secara cepat dan tegas.
“Sebagai ibu kota provinsi, Tanjung Selor saat ini sedang mengalami percepatan pembangunan. Hal ini tentu perlu diantisipasi dengan baik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dharmawan menegaskan komitmen Kesbangpol untuk mendukung setiap upaya masyarakat dalam menjaga ketenteraman daerah.
“Kami dari Kesbangpol mendukung penuh upaya ini. Tujuannya jelas, menjaga Bulungan tetap aman, damai dan kondusif,” pungkasnya.
Aksi deklarasi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Bulungan tidak memberikan ruang bagi organisasi yang diduga membawa agenda tersembunyi dan menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan. FKDM bersama berbagai pihak akan terus memantau dinamika sosial di lapangan sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi ancaman stabilitas daerah. (***/)
