Ketua DPRD Hadiri Rakor Pemerintah Desa Se-Bulungan: Dorong Sinergi Menuju Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan

redaksi

TANJUNG SELOR, Penakaltara.id – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos, menghadiri langsung kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Bulungan, yang digelar pada Rabu (11/6) di Aula Rumah Jabatan Bupati Bulungan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini merupakan agenda penting untuk memperkuat sinergi arah pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

Rakor tersebut diikuti oleh 74 Kepala Desa dan 74 Ketua BPD dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Bulungan, dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Dalam pembukaannya, Kepala DPMD Bulungan, Drs. Sigit Raharjo, menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk menyatukan arah dan pemahaman kebijakan antara pemerintah daerah dan desa, khususnya pasca perubahan Undang-Undang Desa dari Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Nomor 3 Tahun 2024.

“Dengan adanya perubahan regulasi ini, desa dituntut untuk menjadi entitas yang lebih kuat, mandiri, dan demokratis. Oleh karena itu, sinergi kebijakan perlu terus diperkuat agar arah pembangunan tetap selaras dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Sigit dalam laporannya.

Rakor tahun ini mengusung tema: “Sinergi dan Integrasi Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Koridor Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan.”
Sigit menambahkan, forum ini bukan hanya ajang koordinasi administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi isu strategis serta meminimalisir potensi masalah di desa.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan agar tata kelola pemerintahan desa berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Ini penting agar pembangunan di desa bisa terarah dan tidak bertabrakan dengan arah pembangunan kabupaten,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya rakor ini sebagai wadah strategis, bukan hanya sebagai kegiatan tahunan biasa.

“Rapat koordinasi ini kita harapkan mampu melahirkan berbagai program unggulan untuk percepatan pembangunan Kabupaten Bulungan. Seluruh dokumen perencanaan dari kabupaten hingga ke desa harus terintegrasi,” tegas Syarwani.

Bupati juga mengungkapkan bahwa saat ini penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan 2025–2029 sedang berjalan dan menuntut keselarasan dengan RPJMDes dari seluruh desa. Ia mengingatkan bahwa dirinya telah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 23 Mei 2025 sebagai tindak lanjut dari arahan Mendagri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ Tahun 2025.

“Penyelarasan dokumen ini penting agar pembangunan bisa berjalan secara sinergis. Tidak bisa lagi ada pembangunan desa yang berjalan tanpa arah kabupaten, begitu juga sebaliknya,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Bupati Syarwani juga menegaskan bahwa pembangunan di Bulungan harus berpijak pada visi besar “Bulungan Berdaulat dan Unggul melalui Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan.”
Visi ini diterjemahkan ke dalam lima misi utama, yaitu:

  1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  2. Penguatan ketahanan pangan
  3. Infrastruktur berkelanjutan
  4. Pengembangan ekonomi lokal berbasis ekologi
  5. Tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada pelayanan publik
Baca juga  Polda Kaltara Gelar Perayaan Natal Bersama

Sebagai arah implementasi visi tersebut, Bupati menjelaskan pembagian lima koridor pembangunan yang menjadi fokus Pemkab Bulungan, yakni:

  • Koridor Perkotaan (Tanjung Selor)
  • Koridor Utara (Sekatak dan Tanjung Palas Utara)
  • Koridor Pesisir (Bunyu, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Tengah)
  • Koridor Selatan (Peso dan Tanjung Palas Barat)
  • Koridor Barat sebagai etalase kemajuan dan keaslian Bulungan Hijau
Baca juga  Dukung Program Penghijauan, Polda Kaltara Melaksanakan Penanaman Bibit Pohon

Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pemkab dan berharap agar forum rakor dapat membuahkan hasil konkret.

“Kami dari DPRD akan terus mendukung arah pembangunan yang selaras antara kabupaten dan desa. Rakor ini penting agar tidak ada gap antara perencanaan di atas dan realita di lapangan,” ucap Riyanto.

Dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, rakor ini diharapkan menjadi tonggak awal penyelarasan kebijakan pembangunan menuju Bulungan yang berdaulat, unggul, dan berkelanjutan.

Baca juga

Tags

Ads - Before Footer