SLEMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus menunjukkan keseriusannya dalam membenahi sektor perparkiran sebagai salah satu sumber strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui kegiatan benchmarking ke Kabupaten Sleman, Pemkab Bulungan menggali praktik terbaik pengelolaan parkir yang dinilai berhasil dan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman ini didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, bersama jajaran OPD teknis, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, para Asisten Pemerintah Daerah, pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran, serta tim teknis lainnya.
Kilat menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan merupakan bagian dari strategi konkret untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola perparkiran di daerah, sehingga sistem yang diterapkan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan PAD.
“Benchmarking ini merupakan langkah konkret dan terarah dalam rangka memperkuat tata kelola perparkiran yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan PAD,” tegas Kilat.
Menurutnya, pengelolaan parkir yang optimal tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan publik yang tertib dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga terbukti berhasil dalam implementasi di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan Pemkab Bulungan mempelajari secara langsung berbagai aspek pengelolaan parkir di Kabupaten Sleman, mulai dari kebijakan, sistem pengawasan, hingga mekanisme operasional yang telah diterapkan secara efektif.
Kilat menambahkan, benchmarking ini menjadi sarana penting untuk memperoleh pembanding nyata terhadap kebijakan dan sistem yang telah berjalan sukses di daerah lain.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperoleh referensi yang komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan, sehingga kebijakan yang nantinya disusun benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kondisi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, hasil benchmarking ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan perubahan Peraturan Bupati Bulungan terkait pengelolaan perparkiran. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak lagi bersifat normatif semata, melainkan berbasis empiris, mengacu pada praktik terbaik, serta menyesuaikan kebutuhan riil daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemkab Bulungan dalam mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan sistem perparkiran yang lebih modern, tertib, dan akuntabel.
Dengan adanya transformasi ini, Pemkab Bulungan optimistis sektor perparkiran dapat menjadi salah satu penopang utama keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. (DKIP_Bulungan)
