TANJUNG SELOR – Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Bulungan, Martina Kilat, S.Sos menegaskan perjuangan untuk mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen masih terus diperjuangkan. Meski hasil Pemilihan Legislatif 2024 menjadi pukulan berat bagi kaum perempuan di Kabupaten Bulungan, semangat untuk bangkit dan memperkuat peran perempuan di dunia politik tidak akan surut.
Hal tersebut disampaikan Martina saat gelaran kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pengurus Organisasi yang digelar di DC Mega Hotel, Tanjung Selor, Sabtu (23/5/2026).
Dalam penyampaiannya, Martina mengungkapkan rasa prihatin atas menurunnya jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif. Jika pada periode sebelumnya terdapat lima perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif, maka pada periode 2024 jumlah tersebut turun drastis menjadi hanya dua orang dari total 25 anggota DPRD Bulungan.
“Ke depan kami berharap 30 persen keterwakilan perempuan bisa benar-benar terwujud. Pada pemilihan legislatif 2024 kemarin, keterwakilan perempuan hanya dua orang di legislatif Bulungan. Padahal periode sebelumnya ada lima orang. Ini tentu menjadi pukulan bagi kami,” ungkap Martina.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi “rapor merah” bagi perjuangan perempuan di dunia politik daerah. Dari total keterwakilan yang ada saat ini, perempuan baru mencapai sekitar 8 persen. Angka tersebut masih sangat jauh dari target nasional keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
Martina menegaskan, perjuangan perempuan untuk masuk ke dunia politik bukan semata-mata ambisi merebut kekuasaan. Lebih dari itu, perempuan ingin hadir untuk membawa suara masyarakat, terutama suara perempuan dan kelompok yang selama ini kurang terwakili.
“Kami bukan ambisi mengejar jabatan. Tapi kami ingin memperjuangkan agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama. Kami akan terus memberikan pemahaman kepada kaum perempuan agar tertarik dan memiliki keberanian masuk ke dunia politik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah stigma di tengah masyarakat yang menganggap politik sebagai dunia yang tabu bagi perempuan. Bahkan dalam lingkup keluarga, diskusi politik antara suami dan istri masih dianggap hal yang sensitif.
“Masih banyak anggapan bahwa perempuan belum bisa dipercaya untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ada yang mempertanyakan perempuan bisa apa di politik. Padahal perempuan adalah pejuang. Perempuan memiliki kemampuan, kepedulian, dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Melalui KPPI, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Di antaranya melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, peningkatan kapasitas organisasi, hingga membangun kepercayaan diri perempuan agar berani tampil sebagai calon pemimpin.
Selain itu, KPPI juga terus mendorong partai politik agar tidak hanya memenuhi syarat administratif 30 persen calon perempuan dalam daftar pencalonan, tetapi juga benar-benar memberikan ruang, dukungan, dan kesempatan yang setara bagi kader perempuan untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
Martina berharap momentum menuju pemilu berikutnya menjadi titik kebangkitan perempuan di Bulungan. Ia ingin semakin banyak perempuan yang sadar bahwa politik bukan sesuatu yang harus dijauhi, melainkan ruang perjuangan untuk membawa perubahan.
“Kami tidak ingin perempuan hanya menjadi pelengkap. Kami ingin perempuan hadir sebagai pengambil keputusan. Karena ketika perempuan terlibat, banyak persoalan masyarakat yang bisa lebih dipahami dan diperjuangkan dengan hati,” pungkasnya. (***)
