TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan merekomendasikan agar belanja pemerintah daerah difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
DPRD menilai kondisi fiskal Kabupaten Bulungan pada 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan masih berlanjut pada tahun-tahun mendatang akibat kebijakan strategis pemerintah pusat.
“Hal ini tentu mempengaruhi pembangunan infrastruktur daerah yang ikut menurun,” ujar Dwi Sugiarto.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DPRD juga mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal.
Selain itu, DPRD memberikan sejumlah catatan terkait penyelesaian konflik agraria di Tanjung Palas Timur, penataan Pasar Induk, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan infrastruktur, sarana kesehatan, dan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD dan memastikan seluruh masukan akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini akan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (adv)
