KPK Temukan Sejumlah Masalah Tata Kelola Anggaran Kaltara, Pembangunan RS Bunyu Ikut Disorot

redaksi

Direktur Korsup Wilayah IV KPK, Edi Suryanto.

TANJUNG SELOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara (Kaltara), terutama terkait perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Sejumlah catatan tersebut diminta untuk ditelusuri lebih lanjut oleh Inspektorat agar tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Kaltara yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (17/11/2026).

Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, mengatakan pengawasan terhadap pemerintah daerah tahun ini mencakup delapan area. Namun, dalam koordinasi kali ini, pendalaman difokuskan pada tiga aspek, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Dari hasil pengujian awal melalui sistem Inaproc LKPP dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), KPK menemukan sejumlah hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama menyangkut prosedur dan prinsip dalam tata kelola anggaran.

Baca juga  Wagub Perkuat Sinergi Kaltara-Kaltim untuk Akselerasi Konektivitas Perbatasan

Meski demikian, Edi menegaskan bahwa hasil pengujian awal tersebut belum tentu menunjukkan adanya tindak pidana. Karena itu, KPK meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Provinsi untuk melakukan pendalaman melalui audit, verifikasi, dan klarifikasi.

“Nah, apakah masalah itu sudah pasti pidana, belum tentu. Nanti biar diperdalam dulu secara audit, secara verifikasi, secara klarifikasi oleh Inspektorat,” katanya.

Selain persoalan tata kelola anggaran, KPK juga menyoroti pembangunan rumah sakit di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, yang hingga kini belum kembali berjalan. Edi menerima dokumentasi yang memperlihatkan masih banyak material berada di lokasi pembangunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pekerjaan proyek belum berlanjut dan perlu dipastikan bagaimana penyelesaiannya.

Baca juga  BPJN Bakal Manfaatkan Kembali Sisa Material Bailey Long Semamu

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membahas langkah yang dapat dilakukan untuk menuntaskan pembangunan tersebut. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pelaksana lain sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

“Yang intinya sih kalau dari kami, jangan sampai ada kerugian negara,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menegaskan seluruh kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai aturan. Ia juga mengingatkan agar pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tetap mengacu pada draf masing-masing dan diselaraskan dengan program organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga  Gubernur Ikuti Exit Meeting BPK, Bahas Tantangan Ketahanan Pangan Nasional

“Kemudian mengenai Pokir tadi sudah disampaikan oleh beliau, harus sesuai drafnya masing-masing, tidak boleh pindah draf. Kemudian juga harus mengikuti program dari OPD-OPD,” pungkasnya. (ve26/nn)

Baca juga

Tags