Dwi Sugiarto Minta Belanja Pemerintah Berpihak pada Usaha Lokal, Uang Daerah Harus Berputar di Bulungan

redaksi

TANJUNG SELOR – Belanja pemerintah daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto, mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah memiliki potensi menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Ketika kebutuhan barang dan jasa pemerintah dapat dipenuhi oleh usaha lokal yang memenuhi persyaratan, manfaatnya tidak hanya dirasakan penyedia, tetapi juga pekerja, pemasok, dan masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, keterlibatan pengusaha Bulungan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan belanja daerah. Pemerintah harus memastikan pelaku usaha lokal memperoleh informasi, kesempatan, serta pendampingan untuk dapat mengikuti proses pengadaan secara transparan dan sesuai ketentuan.

Baca juga  Yuks Ikuti Lomba Menulis Artikel Jurnalistik

Dwi sebelumnya menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui pembinaan, pemasaran, dan akses permodalan. Ia juga mendorong agar anggaran daerah diarahkan pada sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

Dalam konteks pengadaan, dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan barang dan jasa setiap perangkat daerah, kemudian mempertemukannya dengan kapasitas penyedia lokal.

Pelaku UMKM juga perlu dibantu meningkatkan kualitas produk, legalitas usaha, kapasitas produksi, serta kemampuan menggunakan sistem pengadaan elektronik. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penonton dalam aktivitas belanja pemerintah, tetapi memiliki kesempatan menjadi bagian dari perputaran ekonomi daerah.


Dorongan untuk melibatkan usaha lokal bukan berarti mengabaikan kualitas, harga, persaingan sehat, maupun aturan pengadaan. Pemerintah tetap harus memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan.

Baca juga  Motoprix Kaltara Bangkitkan Sportivitas dan Gerakkan Ekonomi Daerah

Ketentuan pengadaan pemerintah melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 juga mewajibkan alokasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk produk usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi dalam negeri. Paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan pagu hingga Rp15 miliar pada prinsipnya diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi, dengan pengecualian sesuai ketentuan.

DPRD Bulungan memiliki peran mengawal kebijakan anggaran dan mengawasi pelaksanaannya agar belanja pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hal tersebut juga sejalan dengan perhatian Dwi terhadap pengawasan pengadaan barang dan jasa. Ia sebelumnya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga  Polda Kaltara Bersama Polresta Bulungan Tanam Jagung Serentak Kuartal III di Desa Apung, Dukung Program 1 Juta Hektare Presiden

Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan penyedia lokal, mengoptimalkan katalog elektronik lokal, serta melakukan pendampingan bagi UMKM yang ingin masuk dalam ekosistem pengadaan.

Dengan kebijakan yang tepat, belanja pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan harus mampu membuka peluang usaha, menjaga perputaran uang di daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulungan. (adv/dd)

Baca juga

Tags