TANJUNG SELOR – Warga Kabupaten Bulungan disebut masih membayar hingga Rp750 ribu bahkan Rp1 juta untuk mengurus dokumen kependudukan yang sejatinya dapat diperoleh secara gratis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Temuan tersebut membuat Disdukcapil Bulungan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menggunakan jasa calo dalam pengurusan administrasi kependudukan. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Bulungan, Nurfa Ida, menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil tidak dipungut biaya.
“Kami masih mendengar ada warga yang membayar ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk mengurus surat pindah. Padahal di Disdukcapil tidak ada biaya sama sekali,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Menurut Nurfa, praktik percaloan salah satunya muncul karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara mandiri. Pemerintah telah menyediakan layanan tatap muka, layanan jemput bola, hingga layanan daring.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil dan menawarkan jasa pengurusan dokumen dengan imbalan tertentu. “Terkadang mereka menjual nama Disdukcapil. Karena itu kami terus mengimbau masyarakat untuk mengurus sendiri dokumennya,” katanya.
Ia tak menampik proses administrasi kependudukan, khususnya perpindahan data penduduk dari daerah asal ke Bulungan, terkadang membutuhkan waktu. Proses tersebut memerlukan koordinasi antara Disdukcapil Bulungan dengan daerah asal warga dan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu hari.
Mempercepat pelayanan, Disdukcapil tetap melakukan koordinasi dengan Disdukcapil daerah asal melalui telepon maupun aplikasi. Upaya tersebut dilakukan agar kendala administratif tidak menjadi alasan bagi warga untuk menggunakan jasa calo.
Di sisi lain, Disdukcapil Bulungan juga terus memperluas layanan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan warga yang tidak mampu datang langsung ke kantor pelayanan.
Disdukcapil berharap masyarakat semakin memahami haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan secara gratis. Warga juga diimbau mengurus dokumen sejak dini dan tidak menunggu kebutuhan administrasi menjadi mendesak, sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh praktik percaloan. (ve26/nn)
