TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan buka suara terkait aksi pelemparan telur oleh warga Kampung Baru, Makupadi, di kantor DPRD pada Kamis (5/11/2026). DPRD menyebut, saat warga datang, seluruh anggota dewan sedang menjalankan agenda reses sehingga tidak dapat menemui massa.
Aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan warga untuk mendapatkan kejelasan penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan di kawasan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), termasuk PT KIPI dan PT BCAP. Warga juga menagih dokumen hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Dwi Sugiarto, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui rencana kedatangan warga karena tidak menerima pemberitahuan maupun surat sebelumnya.
“Tidak ada jadwal kami untuk RDP dengan masyarakat Makupadi waktu kemarin itu,” ujarnya.
Anggota DPRD saat itu sedang melaksanakan kegiatan reses berdasarkan jadwal Badan Musyawarah (Bamus). Sementara itu, informasi kedatangan warga diterima dari petugas Satpol PP yang berjaga di kantor. Meski tidak dapat menemui warga saat aksi berlangsung, ia menegaskan DPRD telah membentuk Pansus untuk menelusuri persoalan sengketa lahan tersebut. Tim Pansus bahkan telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data.
“Sebetulnya bukan kami tidak tahu. Kami sudah membentuk Tim Pansus. Kami juga sudah turun ke lapangan, ke lokasi langsung berkaitan dengan itu,” jelasnya.
Menurutnya, proses pengumpulan data membutuhkan waktu karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat dan melibatkan perusahaan berskala nasional. Namun, dalam proses tersebut, warga Makupadi memilih menempuh jalur hukum tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pansus.
“Kalau memang itu kemauan masyarakat untuk menempuh jalur hukum sendiri, tanpa ada koordinasi ke kami, kan kami masih pelaksanaan pengumpulan data dan mungkin prosesnya agak lama,” pungkasnya. (ve26/nn)
