TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelanjutusiaan sebagai upaya mengubah cara pandang terhadap lanjut usia (lansia). Melalui kebijakan ini, lansia tidak lagi diposisikan semata sebagai penerima bantuan sosial, tetapi sebagai kelompok yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan potensi yang tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Tomy Labo, menegaskan bahwa penyusunan RAD Kelanjutusiaan bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan lansia di Kaltara.
“Lansia memiliki kondisi dan ragam potensi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa terus-menerus melihat mereka secara seragam atau sekadar kelompok yang butuh belas kasih. Karena itu, RAD Kelanjutusiaan ini harus kita susun dengan sangat sungguh-sungguh agar mampu melihat kebutuhan lansia secara utuh,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan RAD akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, pemenuhan hak lansia dari ancaman penelantaran, hingga penyediaan ruang publik yang ramah dan aksesibel. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Kaltara membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), akademisi, dan komunitas masyarakat.
“Di tengah keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran saat ini, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Kita dituntut kreatif membangun sinergi. Sektor swasta lewat CSR dan lembaga masyarakat harus mengambil peran memperkuat kualitas hidup para lansia kita,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan nyata lansia di setiap daerah. Karakteristik lansia di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga kawasan perbatasan dinilai memiliki tantangan yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan.
“Suara dan dinamika di kabupaten/kota harus menjadi dasar utama. Kita minta seluruh perangkat daerah memetakan program yang sudah berjalan. Pencocokan data ini penting untuk menghindari tumpang tindih anggaran sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Keberhasilan implementasi RAD Kelanjutusiaan nantinya akan diukur dari meningkatnya akses lansia terhadap layanan publik, tersedianya lingkungan yang aman dan ramah lansia, serta meningkatnya partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.
“Saya tegaskan, RAD Kelanjutusiaan ini jangan sampai cuma berakhir jadi dokumen penjelas di lemari arsip. Ini adalah komitmen bersama agar para orang tua dan lansia di Kaltara bisa menikmati masa tuanya dengan lebih bermartabat, dihargai, dan tetap dilibatkan dalam kehidupan sosial,” pungkasnya. (wd26/nn)
