penakaltara.id, TANJUNG SELOR – KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Agustus 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp4.91 triliun atau 59.60 persen dari total pagu sebesar Rp8.23 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, mengatakan realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase sebesar 12.89 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu dari realisasi bulan Agustus tahun 2022 sebesar Rp 1,50 triliun atau 46.71 persen dari total pagu sebesar Rp3,23 triliun. Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Adapun realisasi BPP sebesar Rp1,61 triliun atau 55.02 persen dari pagu sebesar Rp2,92 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut juga, mengalami pertumbuhan persentase cukup baik sebesar 7.6 persen (YoY) atau Rp0.42 triliun dari realisasi bulan Agustus tahun 2022 sebesar Rp
1.19 triliun atau 47.42 persen dari total pagu sebesar Rp2,51 triliun,“ ujar Juanda.
Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 70.32 persen atau Rp357.28 miliar dari pagu sebesar Rp508.09 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 46.93 persen atau sebesar Rp453.21 miliar dari pagu sebesar Rp965.74 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 55.04 persen atau sebesar Rp798.38 miliar dari pagu Rp1,45 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial sudah mencapai 100% dari pagu Rp139 juta.
Sedangkan realisasi untuk TKD disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor, Ginanjar, bahwa realisasi untuk TKD sebesar sebesar Rp3.30 triliun atau 62.12 persen dari pagu sebesar Rp5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Berkenaan dengan rincian realisasi dari dana TKD tersebut, Ginanjar membeberkan, pertama, realisasi DBH sebesar Rp1.19 triliun atau 58.70 persen dari pagu sebesar Rp2.02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp1.63 triliun atau 65.87 persen dari pagu Rp2,47 triliun. Ketiga, realisasi DAK Fisik sebesar Rp131.58 miliar atau 40.08 persen dari pagu sebesar Rp328.3 milliar. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp194.4 miliar atau 71.16 persen dari pagu sebesar Rp273.18 miliar. Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp131.57 miliar atau 70.58 persen dari pagu sebesar Rp186.41 miliar. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp29.96 miliar atau 84.98 persen dari pagu sebesar Rp35.26 miliar.
KPPN Tanjung Selor sebagai treasurer terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Semoga penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta,” tutup Juanda. (*)
