TANJUNG SELOR – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menggelar nonton bareng sekaligus menyimak pidato Politik Ketua Umum Partai, Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) terkait perkembangan situasi politik terkini, utamanya soal kehidupan demokrasi, Senin (03/4/04/2023).
Hasil rekaman pidato politik AHY selaku ketua umum tersebut. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulungan, Farida Silviawati ST, menyampaikannya bahwa menurut AHY dalam konprensi persnya mengatakan, tepatnya sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023 telah menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan drh Jhony Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat paska KLB abal-abal dan illegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu.
Tetapi, kali ini mereka mengajukan peninjauan Kembali atau PK di Mahkamah Agung, PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 K TUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.
Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru, kenyataan nya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru, keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara nomor 150 K 2021 PTUN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021.
Dan secara resmi hari ini tim hukumnya akan mengajukan kontra memory atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. “Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar, pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan. “Artinya skornya 16 kosong,“ beber AHY.
Dengan demikian dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat kita tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini namun situasi hukum di negeri ini sedang mengalami panca roba, tidak menentu ada ketidak pastian hukum, baru-baru ini contohnya tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu diakibatkan oleh tekanan politik pihak tertentu.
Anggapan Peninjauan Kembali (PK) SPK Moeldoko Di Mahkamah Agung, DPC Demokrat Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara melalui Farida Silviawati ST selaku Ketua mengatakan, ia bersama jajarannya bakal mengawal proses hukum dengan tetap solid menjaga kedaulatan dan kehormatan partai dari upaya begal politik Moeldoko.
‘Mari menjaga Soliditas, militansi dan loyalitas Pengurus, kader dan simpatisan Demokrat, “ ajaknya.
Menurutnya, perjuangan secara politik melalui gerakan politik secara terstruktur dari tingkat DPC, PAC dan tingkat Ranting.
“Pada hari ini kehadiran seluruh jajaran Pengurus DPC, Fraksi, dan kader merupakan bukti loyalitas dan kesolidan kami semua untuk memberikan dukungan. untuk mengawal proses hukum terhadap gugatan Peninjauan Kembali Hukum Moeldoko Cs itu, “ tegasnya. (adc)
