 |
| KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Januari 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 673,74 miliar atau 8,44 persen dari total pagu sebesar Rp 7,94 triliun |
TANJUNG SELOR, penakaltara – KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah telah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Januari 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 673,74 miliar atau 8,44 persen dari total pagu sebesar Rp 7,94 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan, bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, maka ini mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,15 persen year on year (YoY) dari realisasi bulan Januari tahun 2022 sebesar Rp 41,5 miliar atau 1,26 persen dari total pagu sebesar Rp 3,28 triliun. Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Adapun realisasi BPP terealisasi sebesar Rp 46,17 atau 1,76 persen dari pagu sebesar Rp 2,62 triliun untuk disalurkan kepada 136 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut juga mengalami pertumbuhan persentase sedikit meningkat sebesar 0,15 persen (YoY) atau Rp 4,67 miliar dari realisasi Januari tahun 2022 sebesar Rp 41,5 miliar atau 1,61 persen dari total pagu sebesar Rp 2,57 triliun.
Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 5,3 persen atau Rp 29,32 miliar dari pagu sebesar Rp 552,79 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 2 persen atau sebesar Rp 15,32 miliar dari pagu sebesar Rp 774,48 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai sebesar 0,1 persen atau sebesar Rp 1,54 miliar dari pagu Rp 1,29 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial masih belum ada (nihil) dari pagu Rp 0,14 miliar.
Sedangkan realisasi untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar sebesar Rp 627,57 miliar atau 11,81 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut, pertama, realisasi DBH sebesar Rp 326,48 miliar atau 16.2 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 301,09 miliar atau 12,2 persen dari pagu Rp 2,47 triliun. Selanjutnya, untuk DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal sampai saat ini belum terealisasi.
Sementara dari sisi kinerja pendapatan negara lingkup KPPN Tanjung Selor selama TA 2023 , secara agregat terealisasi sebesar Rp 3,75 miliar atau 15,07 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 24,87 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.
KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Selain itu, diharapkan agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu kinerja keuangan tahun 2023. Diantaranya dapat dilakukan dengan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).
“Semoga dengan langkah strategis tersebut, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta,” tutup Juanda. (*)
