TANJUNG SELOR, Penakaltara.id – Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Bulungan, Selasa (3/6/2025), di ruang kerjanya. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC APBMI Bulungan periode 2025–2030, Elias Kasing.
Dalam pertemuan tersebut, Elias menyampaikan maksud utama kunjungan adalah untuk membahas keterlibatan resmi TKBM dan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dalam kegiatan bongkar muat di Bulungan, demi menciptakan perputaran ekonomi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami ingin menyampaikan pentingnya peran APBMI dan kesiapan kami untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Termasuk dalam pengelolaan terminal khusus di hilir, Sabanar Lama. Selama ini kegiatan di sana sudah berjalan, tapi masih belum menggunakan PBM dan TKBM secara resmi,” jelas Elias.
Ia menegaskan bahwa walaupun perizinan terminal berada di bawah wewenang pusat, namun karena kegiatan berada di wilayah Bulungan, tetap diperlukan kontribusi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Kilat Bilung menyambut baik aspirasi dari APBMI dan TKBM, serta memberikan arahan langsung agar koperasi TKBM segera membuat surat resmi yang ditujukan kepada Wakil Bupati dengan tembusan kepada APBMI dan Syahbandar.
“Silakan dibuat surat resmi yang ditujukan ke Wakil Bupati. Sertakan tembusan ke Syahbandar dan APBMI. Dari situ kita bisa agendakan hearing dan undang dinas-dinas terkait seperti Perhubungan dan Perdagangan untuk duduk bersama,” kata Kilat dengan tegas.
Selain masalah infrastruktur dan regulasi, Elias juga menekankan pentingnya regulasi yang mewajibkan seluruh aktivitas bongkar muat di Bulungan menggunakan PBM berizin resmi. Hal ini menurutnya perlu untuk menata kembali mekanisme usaha dan memastikan agar APBMI bisa mengambil peran secara optimal.
“Kami berharap ada ketegasan. Semua kegiatan bongkar muat harus menggunakan perusahaan yang berizin resmi dari Kabupaten Bulungan. Ini untuk memastikan peran APBMI sebagai organisasi resmi benar-benar berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Elias menyoroti kecenderungan masyarakat melakukan aktivitas bongkar muat di daerah lain karena alasan harga jasa yang lebih murah. Namun, ia menegaskan bahwa barang-barang tersebut tetap masuk ke Bulungan, sehingga seharusnya ekonomi lokal yang diuntungkan.
“Masyarakat sering memilih daerah lain karena lebih murah, tanpa sadar barang itu tujuannya tetap ke Bulungan. Akibatnya, perputaran uang justru terjadi di luar daerah, bukan di sini,” tambahnya.
Pertemuan ini pun dinilai sebagai langkah awal penting membangun sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha bongkar muat di Bulungan, guna menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan ekonomi lokal.
Acara ditutup dengan penuh semangat dan komitmen bersama untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam forum resmi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya mendorong optimalisasi PAD dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di sektor bongkar muat. (dni/dni)
