TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah evaluasi dan perbaikan pembangunan daerah ke depan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md saat menghadiri Rapat Paripurna ke-II Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Bulungan dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025, Senin (11/5/2026), di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, S.Sos didampingi Wakil Ketua DPRD Bulungan, H. Dwi Sugiarto, S.Pd serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan puluhan anggota DPRD Bulungan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kilat menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan pemerintahan sekaligus menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bulungan atas perhatian, kerja keras, serta pembahasan yang telah dilakukan terhadap LKPj Tahun Anggaran 2025,” ujar Wabup Bulungan.
Ia mengatakan, rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi catatan administratif semata, namun juga menjadi landasan penting dalam penyusunan program pembangunan, penganggaran daerah hingga kebijakan strategis pemerintah pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD hari ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Bulungan memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah di berbagai sektor, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bulungan, H. Dwi Sugiarto, S.Pd. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan tahun 2025 dan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya
Sementara di bidang kesehatan, DPRD menyoroti mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Bunyu yang dinilai berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Selain itu, pembangunan Puskesmas Tanah Kuning yang belum terealisasi akibat persoalan lahan juga menjadi perhatian serius legislatif.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk memastikan keberadaan tenaga kesehatan di puskesmas pembantu desa serta meningkatkan pelayanan pasien BPJS di fasilitas kesehatan daerah.
Pada sektor infrastruktur, DPRD menyoroti sejumlah ruas jalan dan jembatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2025, termasuk kerusakan jalan poros Tanjung Palas–Salimbatu serta akses penghubung antarwilayah yang dinilai masih belum memadai untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Kilat menegaskan Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menjadikan seluruh masukan DPRD sebagai perhatian serius dalam memperbaiki pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, rekomendasi DPRD yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini akan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sepanjang Tahun Anggaran 2025 pemerintah daerah terus berupaya menjalankan program pembangunan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat, penguatan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia serta reformasi birokrasi.
Menurut Kilat, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan DPRD demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, Forkopimda dan dunia usaha untuk terus menjaga persatuan serta semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bulungan.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh masyarakat, kita optimistis Kabupaten Bulungan akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Kilat.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, S.Sos menyampaikan bahwa rapat rekomendasi LKPj merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia berharap rekomendasi yang diberikan DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan.
“Melalui rapat paripurna ini, kita berharap dapat menjadi sarana evaluasi bersama dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah yang kita cintai ini,” ujar Riyanto.(DKIP_Bulungan)
