TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Bulungan.
Dalam paripurna tersebut, Bupati Syarwani didampingi Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md., Sekretaris Daerah Bulungan Ir. Risdianto, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti jalannya persidangan.
Penyampaian Nota Keuangan ini menjadi bagian penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebutuhan pembangunan daerah hingga memasuki semester kedua 2026.
Bupati Syarwani menjelaskan, Rancangan Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut kesepakatan Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama DPRD mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Penyusunannya juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam Nota Keuangan tersebut, Bupati Syarwani memaparkan adanya penyesuaian target pendapatan daerah. Pendapatan Kabupaten Bulungan yang semula direncanakan sebesar Rp1,585 triliun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi sekitar Rp1,529 triliun.
Di tengah penyesuaian tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp234,37 miliar menjadi Rp244,41 miliar.
Kenaikan PAD tersebut berasal dari sejumlah komponen, yakni tambahan target pajak daerah sebesar Rp5,68 miliar, retribusi daerah Rp1,36 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5,97 miliar. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sekitar Rp2,98 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer mengalami penyesuaian dari sekitar Rp1,350 triliun menjadi Rp1,285 triliun, atau berkurang sekitar Rp65,65 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Bulungan untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, sekaligus memperjuangkan pembagian dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih proporsional.
Selain pendapatan, Bupati Syarwani juga menyoroti realisasi pelaksanaan APBD sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi fisik kegiatan mencapai 89,06 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 82,37 persen atau sekitar Rp2,064 triliun dari total alokasi belanja Rp2,506 triliun.
Sementara hingga Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi fisik tercatat 39,05 persen dan realisasi keuangan 35,72 persen, atau sekitar Rp718,01 miliar dari total alokasi belanja setelah pergeseran sebesar Rp2,010 triliun.
Memasuki semester kedua, Syarwani meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Mengingat pelaksanaan semester II Tahun Anggaran 2026 tinggal beberapa bulan lagi, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dari seluruh Perangkat Daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar pengelolaan anggaran tetap berorientasi pada kinerja dan hasil, sehingga setiap belanja pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Perubahan APBD 2026, Pemkab Bulungan tetap mempertahankan lima prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi dalam arti luas, percepatan pembangunan infrastruktur, mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis, serta penanggulangan kemiskinan.
Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan sejumlah tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, rendahnya produktivitas pertanian, daya saing komoditas, kualitas sumber daya manusia, kesenjangan pembangunan, kebutuhan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Syarwani menyebut Bulungan tetap mencatat sejumlah capaian positif. Di antaranya kondisi keamanan daerah yang tetap kondusif, peningkatan capaian pendidikan, penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta berkembangnya sentra produksi dan potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif menjadi salah satu modal penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Syarwani mengakui kebutuhan belanja pembangunan masih lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah sehingga Rancangan Perubahan APBD 2026 masih berada dalam posisi defisit.
Untuk mengantisipasinya, Pemkab Bulungan menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari mengevaluasi sumber penerimaan daerah yang potensial, memperketat skala prioritas pembiayaan, hingga melakukan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan OPD.
Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan PAD melalui intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang ada dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemkab Bulungan akan terus memperjuangkan optimalisasi dana bagi hasil sumber daya alam. Sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan Utara, Bulungan dinilai memiliki potensi untuk memperoleh pembagian yang lebih proporsional berdasarkan kondisi dan kontribusi daerah.
“Diperlukan kemandirian daerah dalam pembangunan agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan daerah, baik dalam segi keuangan maupun manajemen pemerintahan,” kata Syarwani.
Bupati menegaskan, seluruh kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dengan demikian, perubahan anggaran tidak hanya menjadi penyesuaian angka-angka fiskal, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Penyampaian Nota Keuangan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bulungan untuk menyempurnakan Rancangan Perubahan APBD 2026 agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. (DKIP_Bulungan)
