TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar bermuara pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026.
Dengan didampingi Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, jawaban tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Bulungan di Ruang Sidang Satu Adil, Rabu (16/9/2026). Sidang ini merupakan tindak lanjut atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Paripurna ke-3 sebelumnya.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Syarwani terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas berbagai tanggapan, pertanyaan, saran, pendapat, maupun imbauan yang diberikan oleh seluruh fraksi. Menurutnya, masukan dari DPRD bukan sekadar bagian dari proses pembahasan anggaran, tetapi menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menilai dan berharap bahwa semua bentuk tanggapan yang telah disampaikan kiranya akan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syarwani.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar, Pemkab Bulungan menegaskan pembangunan konektivitas antarwilayah dan pemenuhan layanan dasar tetap menjadi perhatian strategis pemerintah daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan antara lain melalui 10 Proyek Strategis Daerah (PSD). Di sektor jalan, panjang jaringan jalan di Bulungan disebut meningkat dari 951,8 kilometer menjadi lebih dari 1.072,3 kilometer pada 2026. Sementara jumlah jembatan bertambah dari 143 unit menjadi 158 unit.
Pemerintah juga terus mendorong penanganan jalur interkoneksi strategis, salah satunya Tanjung Palas–Salimbatu, untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian.
Tak hanya mengandalkan konektivitas fisik, pemerintah juga mendorong perluasan jaringan digital, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis satelit untuk menjangkau wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.
Pada layanan dasar, pembangunan dan perluasan akses air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi bagian dari prioritas. Peningkatan sarana puskesmas dan rumah sakit daerah, rehabilitasi sekolah, serta pemerataan fasilitas pendidikan terus didorong agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah desa.
Bupati Syarwani juga menanggapi sorotan mengenai realisasi APBD Semester I 2026 yang berada pada angka 35,72 persen atau sekitar Rp718,01 miliar, sementara realisasi fisik mencapai 39,05 persen.
Pemerintah, kata dia, telah mendorong langkah percepatan pada Semester II dengan meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan dan menghindari penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun.
“Anggaran yang dialokasikan harus segera diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah juga melakukan penyaringan terhadap program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu efektif sekitar tiga bulan. Kegiatan yang telah berjalan dan memungkinkan diselesaikan menjadi perhatian, sedangkan program baru yang berisiko tidak terlaksana secara optimal akan dipertimbangkan secara selektif.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra dan Hanura, Pemkab Bulungan memastikan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Strategi yang ditempuh mencakup perluasan basis pajak, digitalisasi dan transparansi tata kelola, optimalisasi aset daerah, hingga pemberian kemudahan bagi pelaku UMKM.
“Peningkatan pendapatan bukan dengan menaikkan tarif pajak yang membebani masyarakat kecil, melainkan dengan memperluas basis pajak dan menyasar sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal,” jelas Syarwani.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan aset daerah yang belum produktif melalui skema kemitraan dengan melibatkan masyarakat maupun koperasi. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD.
Sementara itu, menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Syarwani menegaskan pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan tetap menjadi perhatian pemerintah.
Pemkab Bulungan menyatakan konsisten memenuhi amanat penganggaran minimal 20 persen untuk pendidikan dan 14 persen untuk kesehatan dari total APBD.
Pemerataan pembangunan juga dilakukan melalui penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi. Di sisi ekonomi, pemerintah terus mendorong pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi bagian penting agar anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam menjawab pandangan Fraksi NasDem-PKS, pemerintah mengapresiasi dukungan terhadap berbagai program daerah, termasuk peningkatan PAD, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta penanganan karhutla yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan para relawan.
Untuk Semester II, percepatan APBD diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat, seperti pertanian, perikanan, pengembangan ekonomi masyarakat, infrastruktur konektivitas, air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dengan demikian, anggaran diharapkan mampu berkontribusi terhadap upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi di daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PAN-PPP, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur dasar di desa dan wilayah 3T terus diperkuat.
Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, tambatan perahu, perluasan akses listrik dan air bersih, penguatan telekomunikasi, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan pembangunan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Musrenbang.
Bupati Syarwani menegaskan, Perubahan APBD bukan hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan keuangan daerah tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan.
“Semua masukan, pertanyaan, saran, himbauan serta pendapat yang telah disampaikan merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Syarwani.
Ia berharap pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan secara konstruktif hingga tahap penetapan. Dengan demikian, Perubahan APBD 2026 dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan dasar, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Bulungan.
Sidang Paripurna ke-4 tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026, setelah pemerintah memberikan jawaban atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD pada paripurna sebelumnya. (DKIP_Bulungan)
