TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., menerima kunjungan silaturahmi dari berbagai elemen dan lintas lini organisasi di Rumah Jabatan Wakil Bupati Bulungan, Minggu (18/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antarelemen, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus menyatukan gagasan dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.
Silaturahmi ini tidak hanya menjadi ruang untuk mempererat komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum bertukar pandangan mengenai sejumlah isu strategis daerah. Berbagai pembahasan diarahkan pada upaya menggali potensi ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, hingga memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah.
Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah pengembangan potensi ekonomi daerah melalui kegiatan Festival Kayan. Agenda tersebut dinilai memiliki peluang untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata, khususnya apabila dikembangkan secara terintegrasi dengan potensi Sungai Kayan sebagai salah satu daya tarik Kabupaten Bulungan.
Dalam pembahasan tersebut, muncul gagasan untuk mengaktifkan kembali layanan kapal wisata di Sungai Kayan dengan konsep paket sunset dinner. Konsep ini dapat menghadirkan pengalaman wisata menikmati panorama matahari terbenam di atas sungai, sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal, sektor kuliner, dan masyarakat sekitar.
Pengembangan wisata berbasis sungai tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan seremonial, tetapi dapat diarahkan menjadi produk wisata yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, promosi yang tepat, serta dukungan berbagai pihak, potensi Sungai Kayan dapat dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata yang berkontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah.
Konektivitas Udara dan Penguatan Data Statistik
Selain sektor pariwisata, pembahasan juga mencakup potensi pembukaan kembali atau pengoperasian Bandara Tanjung Harapan untuk memperkuat konektivitas Kabupaten Bulungan dengan wilayah lain.
Konektivitas udara dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, membuka peluang investasi, serta meningkatkan aksesibilitas daerah. Namun, upaya tersebut perlu didukung kajian yang komprehensif dan berbasis data agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan yang kuat.
Karena itu, diperlukan survei mengenai pola perjalanan dan jumlah penumpang yang menggunakan Bandara Juwata di Tarakan serta Bandara Tanjung Redeb di Kabupaten Berau, termasuk mengidentifikasi persentase penumpang yang berasal dari atau memiliki tujuan perjalanan ke Tanjung Selor dan wilayah Kabupaten Bulungan.
Dalam hal ini, dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi penting untuk membantu penyusunan metode survei, penentuan indikator, pengumpulan data, hingga pengolahan dan analisis hasilnya. Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan konektivitas udara serta memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Pembahasan juga mengarah pada pentingnya pengintegrasian data tersebut ke dalam publikasi Bulungan dalam Angka 2027, sepanjang memenuhi kaidah statistik, ketersediaan data, serta mekanisme penyusunan publikasi resmi BPS.
Dengan tersedianya data yang terukur, potensi kebutuhan transportasi udara di Bulungan dapat dipetakan secara lebih objektif. Hasil kajian tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam membahas peluang pengembangan layanan penerbangan di Bandara Tanjung Harapan.
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Optimalisasi Dana Perbatasan
Pertemuan lintas organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada triwulan IV tahun 2026. Menjelang akhir tahun anggaran, koordinasi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan ketentuan yang berlaku.
Percepatan penyerapan anggaran diharapkan tidak sekadar berorientasi pada realisasi administrasi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, identifikasi kendala di lapangan, serta langkah penyelesaian yang tepat agar program pembangunan dapat diselesaikan secara optimal.
Selain itu, pembahasan mulai diarahkan pada perencanaan dan koordinasi pemanfaatan dana perbatasan untuk periode 2027–2029. Langkah awal ini dipandang penting agar perencanaan program dapat dilakukan lebih dini, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Optimalisasi dana perbatasan membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga kementerian dan lembaga terkait. Penyusunan program perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, prioritas pembangunan, kesiapan pelaksanaan, serta indikator hasil yang dapat diukur.
Dengan perencanaan yang lebih terkoordinasi, pemanfaatan dana perbatasan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih konkret, terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Wacana DOB Kota Tanjung Selor dan Penyelesaian Persoalan HPL Transmigrasi
Isu strategis lainnya yang turut menjadi bahan diskusi adalah wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Gagasan tersebut dibicarakan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain posisi strategis Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, potensi ekonomi, perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, serta kapasitas sumber daya manusia.
Pembahasan mengenai DOB memerlukan kajian yang menyeluruh, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek kemampuan daerah, kesiapan kelembagaan, kebutuhan pelayanan publik, dampak fiskal, serta persyaratan administratif dan teknis perlu menjadi bagian dari kajian sebelum gagasan tersebut dibawa ke tahapan pembahasan lebih lanjut.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak menjadi penting agar setiap wacana penataan wilayah dapat dibahas berdasarkan data, kepentingan masyarakat, serta arah pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pertemuan tersebut juga menyoroti perlunya forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk membahas persoalan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi.
Persoalan HPL transmigrasi membutuhkan pembahasan lintas sektor karena berkaitan dengan aspek pertanahan, administrasi, kebijakan transmigrasi, kewenangan pemerintah, serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Melalui FGD, berbagai persoalan diharapkan dapat dipetakan secara lebih jelas, termasuk kewenangan masing-masing instansi, dokumen pendukung, kendala yang dihadapi, dan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Forum tersebut juga diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman sehingga penyelesaian persoalan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Silaturahmi sebagai Ruang Menyatukan Gagasan
Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md., menyampaikan bahwa koordinasi dan silaturahmi antarelemen merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang terbuka serta menyatukan pandangan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menurutnya, beragam gagasan yang muncul perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi yang berkesinambungan, kajian yang terukur, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.
Pertemuan lintas organisasi ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kolaborasi yang lebih konkret, sehingga berbagai potensi dan persoalan strategis di Kabupaten Bulungan dapat ditangani secara bersama-sama.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, organisasi, pemangku kepentingan, serta kementerian dan lembaga terkait, berbagai gagasan yang dibahas diharapkan dapat dikembangkan menjadi langkah kerja yang terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, silaturahmi tersebut bukan hanya menjadi sarana mempererat hubungan antarelemen, melainkan juga ruang untuk membangun kesepahaman, menyelaraskan prioritas, dan memperkuat koordinasi demi mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Bulungan yang berkelanjutan. (redaksi)
