TANJUNG SELOR – Warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, kembali mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (12/11/2026). Mereka menuntut penyelesaian konflik agraria dan persoalan akses laut yang terdampak pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
Kekecewaan warga diluapkan dengan melempar telur busuk ke halaman kantor gubernur. Aksi tersebut dipicu belum adanya penyelesaian atas persoalan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah dapat ditindaklanjuti pekan ini. Namun, warga kembali diminta menunggu hingga 18 November 2026 untuk agenda audiensi.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) membawa empat tuntutan, yakni perlindungan ruang hidup masyarakat dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bulungan, penyelesaian konflik agraria, perlindungan wilayah tangkap nelayan, serta meminta Bupati Bulungan mengambil langkah konkret.
Koordinator Lapangan aksi, Nasrul, mengatakan, warga sudah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut melalui audiensi. Namun, hingga kini masyarakat belum melihat penyelesaian nyata di lapangan.
“Kami sekarang menagih janji-janji tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan, membuka lapangan pekerjaan katanya. Tapi nyatanya sekarang mana faktanya, laut dicemari, nelayan mengambil kayu di hutan dilarang, bahkan hak tanah warga dirampas,” katanya.
Kawasan industri justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut dan lahan. Warga juga mengeluhkan terbatasnya akses nelayan untuk melintas di kawasan tersebut.
Ketua GKBM, Arman, mengatakan, sebelum pembangunan KIHI, masyarakat masih bisa mengelola ladang dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi itu kini dinilai berubah akibat persoalan akses lahan dan laut.
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Syahrullah Mursalin, menyebut pihaknya telah membahas persoalan tersebut bersama pimpinan. Pihaknya menjadwalkan audiensi 18 November 2026 dengan melibatkan seluruh pimpinan terkait.
“Minggu ini kami sudah mengadakan rapat dengan pimpinan terkait permasalahan yang ada. Kami sudah menyiapkan tanggal 18 November 2026 untuk mengadakan audiensi dengan menghadirkan seluruh pimpinan terkait,” pungkasnya. (ve26/nn)
