TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Lausa Laida (LL), dituntut hukuman dua tahun penjara dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kamis (12/11/2026).
JPU menyatakan Lausa Laida terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
JPU menyoroti proses perolehan ijazah Paket A, Paket B, hingga Paket C milik Lausa Laida. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan nama PKBM Bahasari dalam pendaftaran Paket A, sementara berdasarkan uraian JPU, PKBM tersebut baru berdiri pada Desember 2013. JPU juga menilai Lausa Laida tidak dapat membuktikan telah mengikuti proses pembelajaran dan ujian sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk memperoleh ijazah kesetaraan tersebut.
Pada ijazah Paket B, JPU menemukan tidak adanya transkrip nilai ujian nasional sebagai lampiran. Selain itu, Lausa disebut tidak dapat membuktikan kehadiran maupun keikutsertaannya dalam pelaksanaan ujian nasional.
Sementara pada ijazah Paket C, JPU mengungkapkan, bahwa Lausa mengakui tidak pernah menandatangani daftar absensi pembelajaran. Tanda tangan dalam absensi tersebut disebut diwakilkan kepada pihak pengelola PKBM Bahasari.
JPU juga menyoroti keterangan Lausa yang disebut telah memperoleh ijazah Paket A, B, dan C sejak 2012, tetapi kembali bersekolah melalui PKBM pada 2021. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diuraikan dalam persidangan, JPU menilai Lausa tidak pernah mengikuti pendidikan di PKBM Bahasari, melainkan di PKBM Indulus.
Atas pertimbangan tersebut, JPU menuntut Lausa dengan pidana penjara selama dua tahun, dikurangi masa tahanan kota yang telah dijalani. JPU juga meminta majelis hakim menetapkan agar terdakwa segera ditahan di rumah tahanan (Rutan).
Selain Lausa, dalam perkara yang sama terdapat terdakwa Yatini binti Sartono yang dituntut dua tahun penjara atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu. Juru Bicara PN Tanjung Selor, Made Riyaldi, menjelaskan pembacaan tuntutan belum menjadi akhir dari proses hukum perkara tersebut. Masih terdapat tahapan persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
“Adapun pembacaan tuntutan dalam persidangan ini belum akhir dari proses hukum, masih ada fase tanggapan dan pengambilan keputusan oleh majelis hakim sebelum vonis dijatuhkan,” jelasnya.
Perkara yang menjerat anggota DPRD Bulungan tersebut masih akan berlanjut 19 November 2026 dengan Agenda pembelaan dari terdakwa. (ve26/nn)
