TANJUNG SELOR – Merasa belum mendapatkan keadilan atas sengketa lahan yang mereka perjuangkan, warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, berencana menempuh langkah hukum lanjutan setelah gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor Kelas IA, Jumat (13/11/2026).
Perwakilan Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM), Hendra Rivaldo mengatakan, warga sangat kecewa dengan putusan majelis hakim. Menurutnya, bukti-bukti yang disampaikan selama persidangan sudah cukup jelas untuk mendukung gugatan warga. Sementara itu, pihak PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) disebut belum dapat menunjukkan sertifikat asli.
“Kami sangat kecewa dengan putusan ini. Padahal, dalam pembuktian sudah jelas benderang. Bahkan, sampai sekarang PT BCAP tidak bisa menunjukkan sertifikat asli, sementara kami memiliki sertifikat asli,” ujarnya di sela-sela aksi.
Atas putusan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim hukum untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk mempertimbangkan pengajuan banding. Hendra menegaskan, warga Kampung Baru dan Mangkupadi masih berharap mendapatkan keadilan atas persoalan lahan yang mereka perjuangkan.
“Seluruh warga Kampung Baru dan Mangkupadi kecewa. Kami merasa tidak ada keadilan,” katanya.
Kekecewaan warga terhadap putusan tersebut sempat memicu kericuhan di lingkungan PN Tanjung Selor. Sejumlah warga berupaya masuk ke dalam gedung pengadilan hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk.
Situasi kemudian memanas ketika sejumlah warga memecahkan kaca gedung PN Tanjung Selor. Aksi protes juga dilakukan dengan melemparkan telur ke halaman kantor pengadilan sebagai bentuk luapan kekecewaan terhadap putusan majelis hakim.
Sementara itu, Juru Bicara PN Tanjung Selor, Febrian Ramadhan menjelaskan, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan 12 penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena tidak memenuhi persyaratan formil.
Menurutnya, putusan tersebut tidak membahas pokok perkara sehingga tidak dapat dimaknai sebagai kemenangan ataupun kekalahan salah satu pihak dalam sengketa lahan tersebut.
“Hasil putusannya tidak dapat diterima terkait formalitas yang harus dipenuhi secara formil. Jadi, dalam putusan ini tidak ada pihak yang dinyatakan menang ataupun kalah,” jelasnya.
Febrian menambahkan, penggugat masih memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum apabila tidak menerima putusan tersebut. Salah satunya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
“Penggugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah putusan dibacakan, dengan memperhatikan tenggang waktu 14 hari,” pungkasnya. (ve26/nn)
