TANJUNG SELOR – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) 2027 menuai penolakan dari tiga organisasi pekerja. Mereka menilai angka upah sebesar Rp4.027.901 yang disampaikan pemerintah masih terpaut Rp1,17 juta dari kebutuhan hidup layak (KHL) yang mencapai Rp5.198.544.
Penolakan itu mencuat dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi, Rabu (18/11/2026). DPD FSP Kaltindo, DPD FSP Kahutindo, dan Forwil KSPSI Kaltara memilih walk out serta menolak menandatangani hasil pembahasan.
Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltara, Ahmad Samsudin Rifa’i, menilai proses pembahasan belum sesuai dengan ketentuan yang menurutnya harus menjadi dasar penetapan upah 2027.
“Pembahasan UMP itu cacat aturan dan tidak sesuai ketentuan UU No. 27 Tahun 2026. Kami tidak ingin ikut bertanggung jawab dalam penetapan UMP di tahun 2027 itu yang melanggar aturan atau melanggar undang-undang yang ada, maka dari itu kami melakukan aksi walk out,” ujar Samsudin.
Ia menyebut selisih antara UMP dan KHL mencapai Rp1.170.643. Dengan perbandingan tersebut, UMP yang dipaparkan pemerintah baru mencapai sekitar 77,48 persen dari nilai KHL.
Keberatan juga disampaikan Sekretaris DPC FSP Kahutindo Tarakan, Ahmad Hamzah. Ia mempersoalkan penggunaan nilai alfa 0,75 dalam formula penghitungan upah dan meminta pemerintah mempertimbangkan nilai alfa 1.
“Khusus untuk tahun 2027 itu spesial karena ada surat edaran di mana pasal limanya sudah dikunci, tidak bisa ditawar, harus menggunakan KHL. Kalaupun toh memang dipaksa menggunakan formula, kami meminta nilainya menggunakan alfa 1, jangan 0,75,” tegas Hamzah.
Menurut kalangan pekerja, penetapan upah harus lebih mencerminkan kebutuhan dasar buruh dan keluarganya. Mereka meminta hasil pembahasan dievaluasi agar besaran upah tidak semakin jauh dari biaya hidup di daerah.
Menanggapi penolakan tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menjelaskan bahwa pembahasan UMP telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan regulasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan keberlangsungan dunia usaha.
Menurut Zainal, penggunaan nilai alfa 0,75 ditentukan melalui mekanisme voting dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
Ia juga mengakui angka UMP Rp4.027.901 yang disampaikan pemerintah masih berada di bawah KHL Kaltara 2026 sebesar Rp5.198.544. Meski demikian, pemerintah mempertimbangkan berbagai indikator dalam menentukan kebijakan pengupahan.
Selain UMP, pemerintah turut memaparkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor, yakni pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp4.070.174.
Zainal mengimbau pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga meminta pekerja dan serikat buruh menjaga komunikasi dengan perusahaan.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” pungkasnya.
Dalam regulasi pengupahan, kebutuhan hidup layak menjadi salah satu pertimbangan penting bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pemerintah pusat juga mendorong agar penetapan upah dilakukan melalui dialog sosial dengan memperhatikan kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Perbedaan pandangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak. Serikat pekerja menginginkan upah yang lebih mendekati kebutuhan hidup layak, sementara pemerintah menegaskan proses penghitungan telah melalui mekanisme dan pertimbangan ekonomi.
Transparansi dasar perhitungan serta ruang dialog menjadi penting agar kebijakan pengupahan dapat dipahami dan diterima seluruh pihak, sekaligus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. (ve26/dd)








