Tata Ruang jadi Kunci, Bupati Bulungan Ingatkan Izin Usaha Tak Bolak-balik

redaksi

Bupati Bulungan, Syarwani, pada  forum konsultasi publik dan penandatanganan nota kesepakatan bersama Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (18/11/2026). (FOTO:Yohanes/PENA KALTARA)

‎TANJUNG SELOR – Kesesuaian tata ruang menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan pelaku usaha sebelum mengurus perizinan. Bupati Bulungan, Syarwani, mengingatkan, agar persoalan kesesuaian lokasi tidak menjadi penyebab pengurusan izin berulang kali, sehingga menambah waktu dan biaya bagi pelaku usaha.

‎‎Menurutnya, pelaku usaha perlu memastikan terlebih dahulu apakah lokasi yang akan digunakan sudah sesuai dengan peruntukan ruang daerah. Pengecekan dapat dilakukan melalui informasi tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum sebelum mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).‎‎

“Supaya ketika kita menyampaikan usulan untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) itu tidak salah alamat lagi dan bersesuaian,” jelasnya.‎‎

Baca juga  Puncak Kemarau hingga Oktober, BMKG Imbau Warga Bulungan Waspadai Kabut Asap

Hal tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik dan penandatanganan nota kesepakatan bersama Mal Pelayanan Publik (MPP), Kabupaten Bulungan di Hotel Crown Tanjung Selor, Rabu (18/11/2026).‎‎

Selain persoalan tata ruang, Syarwani juga menyoroti perubahan regulasi perizinan berusaha yang berpotensi menambah beban administrasi, terutama bagi pelaku usaha yang telah mengantongi izin berdasarkan aturan sebelumnya.‎‎

Perubahan tersebut menyusul penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021. Penyesuaian persyaratan dalam aturan baru perlu diantisipasi agar pelaku usaha tidak harus berulang kali mengurus dokumen perizinan yang sama.

‎‎“Jangan sampai nanti orang berulang-ulang, kasihan. Karena mengurus ini, hari ini misalnya kaitannya dengan kepentingan-kepentingan penyesuaian perizinan, itu juga membutuhkan biaya,” bebernya.

Baca juga  Motor Ikut Mengular di SPBU Sengkawit, Warga Keluhkan Sulitnya BBM Subsidi

‎‎Mengantisipasi persoalan tersebut, ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bersama perangkat daerah teknis memetakan berbagai kendala perizinan berdasarkan sektor usaha.‎‎

Pemetaan harus dilakukan secara spesifik karena setiap sektor memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Mulai dari perkebunan, pertambangan hingga lembaga pendidikan dan sosial.

‎‎“Kepentingan dan permasalahannya pasti berbeda-beda. Sektor tambang pasti berbeda, perkebunan pasti berbeda,” katanya.

‎‎Syarwani menegaskan, DPMPTSP tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administrasi, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi persoalan yang belum dapat difasilitasi pemerintah daerah.‎‎Kendala yang ditemukan selanjutnya perlu dikoordinasikan dengan instansi berwenang sesuai sektor usaha masing-masing.

Baca juga  Hari Jadi Tanjung Selor dan Bulungan, Wagub Kaltara Dorong SDM Lokal Siap Hadapi Peluang Investasi

‎‎“Saya minta di situ nanti dikoordinasikan di PTSP, khususnya yang berkaitan dengan kita coba mitigasi potensi-potensi yang belum bisa kita fasilitasi yang harus kita selesaikan per sektor,” pungkasnya. (ve26/nn)

Baca juga

Tags