TANJUNG SELOR, Penakaltara.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan ini menjadi yang keenam kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen Pemkab dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI kepada Bupati Bulungan, Syarwani, bersama Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto, dalam agenda resmi yang berlangsung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin, 26 Mei 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto, mengungkapkan apresiasinya atas pencapaian itu. “Kami mengucapkan selamat kepada Pemkab Bulungan atas kembali meraih WTP untuk yang keenam kalinya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin malam.
Menurut Riyanto, penghargaan WTP ini merupakan bukti bahwa laporan keuangan Pemkab Bulungan Tahun Anggaran 2024 telah disusun secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ia menyebut bahwa capaian ini tak lepas dari kerja keras semua perangkat daerah.
“Untuk itu, kami DPRD Bulungan memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang terus memegang WTP-nya selama 6 tahun berturut-turut. Semoga ke depan juga akan sama dan bisa kembali meraih WTP,” harap politisi Partai Golkar itu.
Meski begitu, Riyanto memberikan catatan penting kepada jajaran Pemkab Bulungan agar tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam penyajian laporan keuangan yang wajar, khususnya untuk tahun anggaran 2025.
“Meraih WTP tentu membawa tanggung jawab besar yang harus dipikul Pemkab Bulungan, terutama dalam hal bagaimana laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa WTP bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan indikator utama dari tata kelola keuangan yang baik, yang harus mampu mendorong akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“WTP bukan hanya label penghargaan, tapi mencerminkan bahwa Pemkab Bulungan mampu mengelola keuangan daerah maupun negara secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Riyanto menekankan bahwa opini WTP seharusnya menjadi dorongan moral dan profesional agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan.
“Ada poin-poin penting yang harus dijaga: transparansi, akurasi pelaporan, serta komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Itulah yang harus dijadikan pegangan oleh seluruh OPD,” tutup Riyanto.
Capaian WTP ke-6 ini menambah daftar keberhasilan Pemkab Bulungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Ke depan, harapan besar disandarkan pada konsistensi dan integritas seluruh jajaran Pemkab untuk terus menjaga prestasi tersebut sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. (adv/dni)
