DPRD Bulungan Apresiasi Raihan WTP Pemkab Bulungan

redaksi

TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Bulungan menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Bulungan, H. Riyanto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, Tarakan.

Menurut Riyanto, raihan opini WTP secara berturut-turut menjadi indikator bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga  Patroli Dialogis Dit Samapta Polda Kaltara, Sampaikan Pesan Kamtibmas dengan Humanis ke Masyarakat

“Capaian ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang baik,” kata Riyanto.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapannya bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga terus melakukan pembenahan dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Riyanto menilai, capaian tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Baca juga  Bidhumas Polda Kaltara Melaksanakan Healthy School Pada Sekolah Dasar

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan harus terus diperkuat agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan tentu harus terus diperkuat supaya pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar raihan opini WTP tidak hanya dipandang sebagai prestasi administratif, tetapi menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Baca juga  Penuhi Hak Disabilitas, Pemprov Gelar Lokakarya Pelaksanaan Perda Kaltara Nomor 17 Tahun 2024

“Yang paling penting bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperbaiki dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Riyanto. (adv)

Baca juga

Tags