TANA TIDUNG – Salah satu paparan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT ke-17 Kabupaten Tana Tidung, Sabtu (10/8) lalu terkait dengan kawasan pusat pemerintahan (Puspem) di Desa Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir yang progresnya telah mencapai 70 persen.
Dalam paparannya, Ibrahim Ali menjelaskan, kesuksesan mendapatkan alih fungsi kawasan hutan dari izin HGU Adindo menjadi APL dan kini 100 persen menjadi aset Pemkab Tana Tidung seluas 44, 32 hektar, bukan hasil dari kerja bupati sendiri tapi kerja seluruh masyarakat Bumi Upun Taka. “Sekarang kita sudah lihat geliat pembangunan di kawasan pusat pemerintahan,” kata Ibrahim Ali.
Kenapa puspem ini dibangun? Karena ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Tanah Tidung akan menjadi kabupaten yang terdepan di Provinsi Kalimantan Utara.“Kemudian saya sampaikan juga bahwa pembangunan di pusat pemerintahan juga ada proyek mercusuar di sana. Pertama adalah pembangunan kantor DPRD dan kemudian ada pembangunan Kantor Bupati. Kantor Bupati ada gedung A gedung B dan kemudian gedung utama,” beber Ibrahim Ali.
Lanjut dikatakan, konsep pembayaran menggunakan skema tahun jamak atau multiyears. Kenapa menggunakan skema tahun jamak, karena pada saat merancang, merencana dan menghitung keuangan pada saat pandemi Covid-19. “Tentunya kita berhati-hati tidak bisa berandai-andai, khawatirnya APBD kita pada saat itu tidak stabil,” terang Ibrahim Ali.
Sehingga pembangunan kantor DPR dan kantor Bupati gedung utama gedung A dan gedung B tuntas sesuai dengan kontrak 100 persen di tahun ini, tapi bangunannya tidak utuh 100 persen.“Nah ini jangan disalahartikan ya nanti diplesetin lagi,” katanya. Sesuai anggaran kontrak, di bulan November atau Desember pembangunannya selesai dan anggarannya telah disiapkan di APBD-P 2024.
Namun sesuai dengan kemampuan anggaran, penyelesaiannya tahun ini hanya sampai dengan pemasangan atap, tapi tidak sampai pada landscape dan lain-lainnya.“Kita targetkan, doakan mudah-mudahan semua lancar di tahun 2026, mudah-mudahan anggota DPRD yang baru sudah bisa bertempat di Kantor DPRD yang ada di pusat pemerintahan,” harap Ibrahim Ali.
Ibrahim menambahkan, KTT merupakan salah satu pengelolaan keuangan terbaik di Kaltara. Ini didasari pada penganggaran multiyears yang tidak menyisakan utang jangka pendek di tahun berikutnya. “Jadi pekerjaan selesai uangnya tersedia,” kata Ibrahim Ali. (adv/dhi)
