TANA TIDUNG – Pjs Bupati Tana Tidung H. Datu Iqro Ramadhan membuka Sosialisasi Netralisasi ASN dan Kepala Desa se- Tana Tidung, di Pendopo Djaparuddin, Senin (28/10).
Kegiatan ini di selenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Pjs Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, isu netralitas aparatur sipil negara (Asn) dan kepala desa menjadi semakin krusial utamanya dalam menjaga integritas proses demokrasi di Tana Tidung.
Peran ASN dan kepala kades pelayan publik yang netral harus ditegakkan dengan ketat. Posisi strategis ASN yang mempunyai akses pada kebijakan pelaksanaan, anggaran, dan jugas fasilitasi kedinasan, menjadi daya tarik bagi kekuatan politik dalam bersaing memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongan.
Dalam konteks demokrasi yang sehat, netralitas adalah salah satu pilar utama memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan bebas dari intervensi politik. “Menjelang pilkada, tantangan yang dihadapi oleh Asn dalam menjaga netralitas semakin berat,” kata Datu Iqro.
Tekanan politik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar birokrasi, sering kali menjadi ujian tersendiri. “Tidak jarang, ASN dihadapkan pada dilema antara mempertahankan netralitas atau mengikuti arahan atasan yang memiliki afiliasi politik tertentu,” katanya.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintahan RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bersama Menpan-RB, kepala BKN, ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.
Kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum kepala daerah. Begitu pula dengan ASN yang memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk menjaga marwah, sebagai pengayom masyarakat yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu, serta ASN juga merupakan objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu tetapi juga oleh komisi asn dan masyarakat umum. (adv/hdi)
