Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri: Menjaga Harmoni dari Beranda Benuanta

redaksi

Oleh: Rachmad Rhomadhani, S.T. Pewarta Pena Kaltara

KALIMANTAN Utara bukan sekadar wilayah yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Daerah ini juga merupakan ruang perjumpaan berbagai identitas, kebudayaan, keyakinan, dan tradisi yang hidup berdampingan. Di tengah keberagaman itulah, toleransi menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, tema yang diusung Kementerian Agama Republik Indonesia melalui rangkaian program The Wonder of Harmony 2026, yakni “Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri”, patut dimaknai lebih jauh daripada sekadar slogan peringatan Hari Toleransi Internasional.

Tema tersebut membawa pesan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kemajuan pendidikan, maupun capaian pemerintahan. Ada fondasi sosial yang tidak kalah penting, yakni kemampuan masyarakat menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.

Negeri yang kuat bukanlah negeri yang masyarakatnya memiliki keseragaman pandangan, keyakinan, dan latar belakang. Negeri yang kuat adalah negeri yang warganya mampu menerima perbedaan, menghormati hak satu sama lain, serta tetap bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama. Di Kalimantan Utara, pesan tersebut terasa semakin relevan.

Kaltara dan kekayaan keberagaman yang harus dijaga

Keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kalimantan Utara. Berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, suku, budaya, dan bahasa telah menjadi bagian dari perjalanan sosial daerah ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara yang dipublikasikan pada 31 Juli 2026 mencatat jumlah penduduk Kaltara sekitar 778 ribu jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama terdiri atas 73,27 persen Islam, 19,40 persen Protestan, 6,74 persen Katolik, serta 0,58 persen Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama atau kepercayaan lainnya.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat Kaltara dibangun di atas keberadaan berbagai kelompok keagamaan. Keberagaman itu bukan sekadar angka statistik, melainkan kenyataan sosial yang hadir dalam lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, pasar, ruang pelayanan publik, hingga kehidupan bermasyarakat.

Di berbagai wilayah, masyarakat berinteraksi dan bekerja sama tanpa harus memiliki latar belakang yang sama. Hubungan sosial seperti inilah yang menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan membangun daerah.

Namun, keberagaman juga membawa tanggung jawab. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kesalahpahaman. Sebaliknya, perbedaan yang dirawat melalui sikap saling menghormati justru dapat menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang lebih inklusif.

Kita tidak boleh memandang toleransi hanya sebagai sikap menghormati ketika berada dalam kegiatan resmi atau pertemuan lintas agama. Toleransi harus hidup dalam keseharian masyarakat, mulai dari hal sederhana seperti tidak merendahkan keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak, menghormati kegiatan ibadah, hingga memberikan ruang yang setara bagi setiap warga untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Sebab, keberagaman tidak akan menjadi kekuatan apabila masyarakat hanya mengakui perbedaan secara lisan, tetapi belum mampu menghormatinya dalam tindakan.

Capaian kerukunan Kaltara adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab

Ada kabar baik yang patut menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kementerian Agama tahun 2025, Kalimantan Utara mencatat nilai 87,23. Angka tersebut meningkat dari 78,94 pada tahun 2024 dan menjadi salah satu capaian peningkatan tertinggi secara nasional.

Capaian ini menunjukkan bahwa kehidupan kerukunan umat beragama di Kaltara memiliki fondasi sosial yang kuat. Sinergi pemerintah daerah, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen warga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi tersebut.

Apresiasi terhadap peran FKUB juga pernah disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam audiensi bersama pengurus FKUB pada Juni 2026, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyoroti pentingnya sinergi pemerintah dan tokoh lintas agama untuk menjaga stabilitas sosial serta keharmonisan masyarakat.

Akan tetapi, angka indeks yang tinggi tidak boleh membuat kita merasa bahwa seluruh persoalan kerukunan telah selesai.

Kerukunan bukanlah kondisi yang bisa dicapai sekali, kemudian dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Ia harus terus dirawat karena kehidupan masyarakat selalu bergerak. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, arus informasi, dinamika politik, hingga persoalan ekonomi dapat memengaruhi hubungan antarkelompok.

Baca juga  Mendulang Cuan dari Limbah Medis

Dengan kata lain, nilai IKUB 87,23 harus dipandang sebagai modal sekaligus tanggung jawab bersama. Capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja nyata, bukan hanya dipertahankan sebagai kebanggaan dalam laporan atau angka statistik.

Kita perlu memastikan bahwa kerukunan benar-benar dirasakan masyarakat di setiap kabupaten dan kota, termasuk wilayah pedalaman, perbatasan, dan kawasan yang akses pelayanan publiknya masih menghadapi tantangan.

Jangan sampai capaian kerukunan hanya terlihat dalam angka provinsi, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Toleransi bukan menyeragamkan keyakinan

Salah satu hal penting yang perlu dipahami dalam membicarakan toleransi adalah membedakan antara menghormati perbedaan dan menyeragamkan keyakinan.

Toleransi tidak berarti seseorang harus meninggalkan keyakinan agamanya. Toleransi juga bukan tuntutan agar seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama dalam menjalankan kehidupan beragama.

Toleransi justru mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, sementara pada saat yang sama wajib menghormati hak orang lain.

Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi pendekatan penting untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadilan.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menjelaskan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi.

Keempat indikator tersebut memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Utara.
Komitmen kebangsaan mengingatkan bahwa identitas agama, suku, maupun kelompok tidak boleh menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air dan kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Toleransi mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, dan kesediaan untuk bekerja sama.
Sikap anti-kekerasan menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh diselesaikan melalui intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang merugikan orang lain.

Sementara penerimaan terhadap tradisi mengajarkan pentingnya menghargai kebudayaan lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama dan kepercayaan.

Dengan demikian, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya. Yang perlu dibangun adalah cara pandang yang adil, tidak berlebihan, menghormati sesama, serta menempatkan kepentingan kemanusiaan dan kebangsaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Tantangan toleransi di era digital

Jika dahulu perbedaan lebih banyak dibicarakan melalui pertemuan langsung, kini ruang digital menjadi salah satu tempat utama masyarakat membangun persepsi, menyampaikan pendapat, dan merespons berbagai persoalan.

Media sosial memberikan kesempatan besar untuk memperluas komunikasi lintas kelompok. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga dapat menjadi tempat berkembangnya prasangka, ujaran kebencian, provokasi, dan informasi yang belum tentu benar.

Satu potongan video tanpa konteks, sebuah unggahan yang mengandung penghinaan terhadap agama atau kelompok tertentu, maupun kabar yang belum terverifikasi dapat menyulut kesalahpahaman jika disebarkan tanpa pertimbangan.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki hubungan sosial lintas budaya dan agama.
Karena itu, menjaga toleransi hari ini juga berarti menjaga etika dalam bermedia sosial.

Masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menjadikan perbedaan identitas sebagai bahan untuk menyerang pihak lain.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, pendidik, jurnalis, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang menyejukkan.

Di sinilah media massa memiliki tanggung jawab yang besar. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan peristiwa, tetapi juga harus memastikan informasi yang dipublikasikan tidak memperkeruh keadaan, tidak membangun prasangka, dan tidak memperbesar persoalan melalui pemberitaan yang tidak berimbang.

Pemberitaan tentang kehidupan keagamaan dan hubungan antarkelompok harus mengedepankan verifikasi, akurasi, keberimbangan, serta kepentingan publik.

Media harus menjadi ruang yang memperkuat pemahaman masyarakat, bukan menjadi sarana penyebaran kebencian.

Baca juga  “Semua Akan PENA pada Waktunya”: Tentang Perjalanan, Tim, dan Cerita yang Sedang Ditulis

The Wonder of Harmony harus hadir hingga ke daerah

Rangkaian The Wonder of Harmony 2026 yang digagas Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membawa pendekatan yang patut diapresiasi.

Program tersebut tidak hanya mengandalkan dialog keagamaan, tetapi juga menghadirkan kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, pelibatan pemuda, hingga aksi nyata lintas iman.

Salah satu pesan penting dari rangkaian tersebut adalah bahwa kerukunan harus dibangun melalui perjumpaan dan kolaborasi. Masyarakat tidak cukup hanya diminta untuk hidup rukun, tetapi perlu diberikan ruang untuk saling mengenal, bekerja bersama, dan merasakan manfaat dari kebersamaan.

Gagasan ini sangat relevan untuk diterapkan di Kalimantan Utara.

Program kerukunan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan di tingkat provinsi atau seremoni di ibu kota daerah. Semangatnya perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan.

Ada beberapa langkah yang menurut saya perlu diperkuat.
Pertama, memperluas ruang perjumpaan lintas iman.
Pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan FKUB dapat memperbanyak kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Misalnya, kegiatan kebersihan lingkungan, penanaman pohon, aksi kemanusiaan, bantuan bagi warga terdampak bencana, serta kegiatan sosial lainnya.

Dalam kegiatan seperti itu, masyarakat tidak harus membicarakan perbedaan keyakinan untuk membangun persaudaraan. Mereka cukup dipertemukan dalam satu tujuan kemanusiaan: membantu sesama dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

Kedua, memperkuat peran FKUB hingga tingkat daerah.
FKUB harus terus menjadi ruang komunikasi dan jembatan dialog antara umat beragama. Perannya bukan hanya dibutuhkan ketika muncul persoalan, tetapi juga dalam membangun komunikasi rutin, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman, serta memperkuat kepercayaan antarkelompok.

Pencegahan harus menjadi perhatian utama. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi konflik baru kemudian mencari jalan penyelesaian.

Ketiga, membangun pendidikan toleransi sejak dini.
Sekolah merupakan tempat penting untuk menanamkan nilai saling menghormati. Peserta didik perlu memahami bahwa perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk melakukan perundungan, diskriminasi, atau pengucilan.

Pendidikan toleransi juga tidak cukup hanya melalui materi pelajaran. Nilai tersebut harus terlihat dalam perilaku guru, hubungan antarsiswa, kegiatan sekolah, serta lingkungan pendidikan yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara.

Keempat, melibatkan generasi muda dan komunitas digital.
Anak muda memiliki kemampuan besar untuk menyebarkan pesan positif melalui media sosial. Mereka dapat menjadi penggerak kampanye toleransi, pembuat konten edukatif, serta penghubung komunikasi antarkomunitas.

Namun, keterlibatan generasi muda harus dibarengi pendidikan literasi digital agar mereka tidak mudah terjebak dalam provokasi dan informasi menyesatkan.

Kelima, memastikan pelayanan publik yang adil dan inklusif.
Toleransi juga harus terlihat dalam cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, latar belakang sosial, maupun identitas lainnya.
Keadilan dalam pelayanan publik merupakan salah satu bentuk nyata penghormatan terhadap keberagaman.

Keenam, menjaga tradisi lokal sebagai ruang pemersatu.
Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan. Kegiatan kebudayaan, seni, gotong royong, dan perayaan tradisi lokal dapat menjadi sarana mempertemukan masyarakat.
Nilai kebersamaan yang hidup dalam budaya lokal perlu terus dirawat agar tidak tergerus oleh perubahan zaman.

Tantangan wilayah perbatasan dan pembangunan yang inklusif

Kalimantan Utara memiliki karakteristik wilayah yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Selain terdiri atas lima kabupaten dan kota, Kaltara juga memiliki kawasan perbatasan, wilayah pesisir, pulau-pulau, serta daerah pedalaman dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam.

Kondisi tersebut membuat upaya menjaga kerukunan perlu memperhatikan kebutuhan dan karakter masyarakat di setiap wilayah.
Pembangunan yang tidak merata, keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi dapat memengaruhi hubungan sosial apabila tidak ditangani secara adil.

Karena itu, merawat toleransi tidak boleh hanya dipahami sebagai urusan hubungan antarumat beragama. Toleransi juga harus berjalan bersama keadilan sosial.
Masyarakat akan lebih mudah membangun rasa saling percaya apabila setiap warga merasa dihargai, dilibatkan, dan mendapatkan kesempatan yang setara dalam pembangunan.

Baca juga  80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat: Menakar Harapan Polri di Beranda Utara Indonesia

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa memiliki terhadap daerah.

Masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, dan perkotaan harus sama-sama merasakan kehadiran negara.
Sebab, persatuan tidak cukup dibangun melalui ajakan untuk hidup rukun. Persatuan juga harus diperkuat melalui kebijakan yang adil dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Menjaga toleransi adalah pekerjaan bersama

Satu hal yang perlu ditegaskan, menjaga kerukunan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama.
Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pembinaan kehidupan keagamaan. Namun, pemerintah daerah, FKUB, aparat keamanan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh pemuda, media, serta seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama.

Tokoh agama dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menyejukkan dan menguatkan persaudaraan.
Tokoh adat dapat menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan penghormatan terhadap sesama.
Pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang adil dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat.

Aparat keamanan dapat menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mengedepankan pendekatan yang humanis dan profesional.
Pendidik dapat menanamkan nilai penghormatan terhadap perbedaan sejak dini.
Sementara masyarakat dapat memulainya dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan tempat tinggal masing-masing.

Tidak kalah penting, generasi muda harus diberikan kepercayaan untuk mengambil bagian dalam merawat kehidupan yang harmonis. Mereka bukan hanya penerus, melainkan juga bagian dari kekuatan sosial yang menentukan wajah toleransi Kalimantan Utara pada masa mendatang.
Kita perlu menyadari bahwa kerukunan tidak selalu berarti tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan itu dikelola melalui komunikasi, dialog, hukum, dan sikap saling menghormati.

Masyarakat yang rukun bukan masyarakat yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan masyarakat yang memiliki kedewasaan untuk menyelesaikan persoalan tanpa merusak persaudaraan.

Dari Benuanta, toleransi harus menjadi tindakan nyata

Peringatan Hari Toleransi Internasional setiap 16 November seharusnya tidak berhenti pada ucapan selamat, poster, maupun kegiatan seremonial. Momentum ini perlu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai toleransi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.

Kalimantan Utara memiliki modal sosial yang patut dijaga. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025 menjadi bukti bahwa kerja bersama berbagai elemen masyarakat telah memberikan hasil positif.
Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat kita berhenti berbenah.

Justru ketika sebuah daerah telah memiliki fondasi kerukunan yang kuat, tanggung jawab untuk mempertahankannya menjadi semakin besar. Jangan biarkan perbedaan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat tumbuhnya kebencian. Dan jangan biarkan ketidakadilan merusak rasa persaudaraan yang telah dibangun selama ini.

Tema The Wonder of Harmony 2026, “Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri”, mengingatkan kita bahwa kekuatan Indonesia berawal dari kemampuan masyarakatnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Dari Kalimantan Utara, pesan itu harus diterjemahkan menjadi gerakan bersama. Bukan hanya melalui dialog, tetapi juga melalui kepedulian. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan. Bukan hanya ketika peringatan Hari Toleransi Internasional tiba, melainkan sepanjang kehidupan bermasyarakat.

Sebab, toleransi tidak tumbuh dari keseragaman. Ia tumbuh dari kesediaan untuk saling menghormati.
Dan negeri yang kuat tidak dibangun dengan menghapus perbedaan, melainkan dengan merawatnya sebagai kekayaan bersama.

Dari Benuanta, mari kita jaga harmoni. Berbeda keyakinan, tetap bersaudara. Beragam budaya, tetap satu Indonesia.

Baca juga

Tags