Ijazah, Integritas, dan Kepercayaan Publik

redaksi

Oleh: Rachmad Rhomadhani, S.T.

Jurnalis PENA Kaltara

ADA selembar dokumen yang sering kali menjadi penentu perjalanan seseorang. Ia dibawa ketika melamar pekerjaan, dilampirkan saat mengikuti seleksi jabatan, menjadi salah satu persyaratan pencalonan dalam kontestasi politik, bahkan terkadang dipajang sebagai simbol keberhasilan pendidikan. Dokumen itu bernama ijazah.

Di tengah kehidupan masyarakat, ijazah bukan sekadar kertas yang mencantumkan nama, tempat belajar, dan jenjang pendidikan. Ia merupakan bukti bahwa seseorang telah menempuh proses pendidikan dan menyelesaikan tahapan yang dipersyaratkan. Karena itu, ketika keabsahannya dipersoalkan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pemilik dokumen, melainkan juga kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan lembaga yang menerbitkannya.

Belakangan, isu ijazah kembali menjadi perbincangan publik. Persoalan yang semula ramai di tingkat nasional, termasuk polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ternyata memiliki gema hingga daerah. Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pemberitaan mengenai dugaan persoalan ijazah yang melibatkan anggota DPRD juga menjadi perhatian masyarakat.

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa persoalan integritas dokumen pendidikan bukan hanya urusan tokoh nasional, pejabat tinggi, atau mereka yang berada di panggung politik. Ia dapat muncul di berbagai lapisan kehidupan, termasuk dalam proses pendidikan masyarakat, dunia kerja, hingga pencalonan sebagai wakil rakyat di daerah.

Namun, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal: membicarakan polemik ijazah tidak berarti membenarkan tuduhan, apalagi menjatuhkan penilaian terhadap seseorang sebelum fakta dan proses hukum memberikan kepastian.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan betapa isu ijazah dapat berkembang menjadi perdebatan panjang. Persoalan tersebut bahkan masuk ke ruang persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyampaikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA sebagaimana dipersoalkan para pemohon.

Akan tetapi, MK juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Mahkamah pun menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi ketika pencalonan, persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan memenuhi syarat. KPU juga menjelaskan bahwa penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan.

Dua hal ini perlu dibaca secara utuh. Pertimbangan MK mengenai bukti yang terungkap di persidangan tidak boleh dipotong dari amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Begitu pula penjelasan KPU harus ditempatkan sesuai kewenangan dan proses verifikasi yang dilakukannya.

Di daerah, persoalan serupa memperlihatkan dimensi yang berbeda. Pemberitaan sejumlah media di Kalimantan Utara pada September dan Oktober 2026 mengangkat dugaan persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan anggota DPRD Bulungan.

Dalam salah satu pemberitaan, anggota DPRD berinisial LL disebut menghadapi proses hukum terkait dugaan penggunaan ijazah dalam pencalonan legislatif. Ketua Badan Kehormatan DPRD Bulungan, Sunaryo, ketika dikonfirmasi media menyampaikan bahwa lembaganya menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca juga  Dari Forum Menuju Aksi: Menakar Komitmen Pelayanan Publik dan Masa Depan Investasi Bulungan

Pemberitaan lain menyebut adanya laporan berbeda yang berkaitan dengan anggota DPRD berinisial LB. Dalam perkara tersebut, pihak yang bersangkutan justru dilaporkan sebagai pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan dokumen pendidikan atas namanya. Polda Kalimantan Utara diberitakan masih melakukan penyelidikan untuk mendalami laporan tersebut.

Dua persoalan di tingkat daerah itu tidak dapat disamakan. Subjek, posisi para pihak, serta duduk perkaranya berbeda. Keduanya juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana. Justru di sinilah pentingnya kerja jurnalistik: menyajikan informasi sesuai fakta, menjelaskan posisi masing-masing pihak, dan tidak mengubah dugaan menjadi vonis.

Ijazah bukan sekadar persyaratan administratif

Mengapa ijazah menjadi begitu penting?
Dalam sistem pendidikan, ijazah merupakan bentuk pengakuan atas penyelesaian suatu jenjang atau program pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 42, menjelaskan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan vokasi sebagai pengakuan atas prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi.

Artinya, ijazah bukan sekadar dokumen yang dapat diperoleh dengan memenuhi urusan administrasi. Di baliknya terdapat proses pembelajaran, penilaian, pemenuhan standar, dan tanggung jawab lembaga pendidikan.

Hal ini juga berlaku bagi pendidikan nonformal melalui jalur kesetaraan. Program Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan bagian dari sistem pendidikan yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengakuan pendidikan setara melalui mekanisme yang ditentukan.

Kementerian Pendidikan melalui Pusat Asesmen Pendidikan menjelaskan bahwa uji kesetaraan merupakan proses asesmen untuk menyetarakan hasil pendidikan nonformal dengan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaannya berkaitan dengan satuan pendidikan yang memenuhi ketentuan.

Jalur pendidikan formal dan nonformal pada dasarnya sama-sama memiliki kedudukan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar. Karena itu, pendidikan kesetaraan tidak seharusnya dipandang sebagai jalur kelas dua. Namun, kesempatan tersebut juga tidak boleh disalahartikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan ijazah tanpa proses pendidikan yang semestinya.

Di sinilah tanggung jawab lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait harus memastikan proses pembelajaran, pendataan peserta didik, penilaian, hingga penerbitan dokumen berjalan sesuai ketentuan.

Jika proses itu diabaikan, yang dirugikan bukan hanya peserta didik, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan kepercayaannya pada sistem pendidikan.

Ketika ijazah bertemu dunia kerja

Dalam dunia kerja, ijazah sering menjadi pintu pertama untuk memasuki proses seleksi. Perusahaan maupun instansi tertentu menetapkan jenjang pendidikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengukur kesesuaian calon tenaga kerja dengan posisi yang dibutuhkan.

Namun, apakah ijazah selalu menjamin seseorang memiliki kemampuan?
Tentu tidak sesederhana itu.
Ijazah menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Akan tetapi, kemampuan bekerja juga ditentukan oleh keterampilan, pengalaman, kedisiplinan, integritas, kemampuan berkomunikasi, dan kesediaan untuk terus belajar.

Data Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak hanya dialami kelompok berpendidikan rendah. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA umum tercatat 6,88 persen, SMA kejuruan 8,63 persen, diploma I/II/III sebesar 4,31 persen, dan universitas 5,39 persen.

Baca juga  80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat: Menakar Harapan Polri di Beranda Utara Indonesia

Data tersebut memberi gambaran bahwa pendidikan formal memang penting, tetapi tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh pekerjaan. Ada persoalan lain yang ikut menentukan, seperti kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, ketersediaan lapangan kerja, pengalaman, serta kondisi ekonomi.

Karena itu, dunia pendidikan tidak boleh berhenti pada upaya menghasilkan lulusan dan menerbitkan ijazah. Pendidikan harus mampu membangun kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Sertifikasi kompetensi, pelatihan vokasi, pengalaman praktik, dan pembelajaran sepanjang hayat juga perlu mendapat perhatian. Ijazah menjadi bukti jenjang pendidikan, sementara kompetensi memperlihatkan kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan.
Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi.
Dunia politik dan tanggung jawab memberi teladan

Persoalan ijazah menjadi semakin sensitif ketika berkaitan dengan jabatan publik. Sebab, persyaratan pendidikan dalam pencalonan pejabat bukan hanya urusan administratif, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan kepercayaan masyarakat.

Masyarakat tentu berhak mengetahui apakah persyaratan pencalonan telah dipenuhi sesuai ketentuan. Penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab melakukan verifikasi secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, setiap orang yang dokumen pendidikannya dipersoalkan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan memperoleh perlakuan yang adil. Tidak boleh ada penghakiman hanya berdasarkan potongan informasi, unggahan media sosial, atau opini yang belum diuji kebenarannya.

Bagi seorang pejabat publik, keterbukaan menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral. Ketika muncul pertanyaan mengenai dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan, penjelasan yang didukung bukti dan mekanisme resmi akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat.

Hal yang sama berlaku bagi lembaga pendidikan. Penerbit dokumen harus mampu mempertanggungjawabkan proses yang menjadi dasar penerbitannya. Jika ada kekeliruan, harus tersedia mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian yang jelas.

Kepercayaan publik tidak dibangun dengan saling menuduh. Ia tumbuh melalui keterbukaan, bukti, kepatuhan terhadap aturan, dan kesediaan semua pihak menjalani proses pemeriksaan secara objektif.

Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban

Ada sisi lain yang perlu dilihat dari fenomena ini, yakni nasib masyarakat yang menempuh pendidikan dengan segala keterbatasan.
Di daerah, tidak semua orang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan secara ideal. Ada yang harus bekerja sejak muda, membantu keluarga, tinggal jauh dari sekolah, atau baru memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ketika usia sudah tidak lagi muda.

Pendidikan kesetaraan hadir sebagai salah satu jawaban atas kondisi tersebut. Jalur ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualifikasi pendidikan dan membuka peluang yang lebih luas dalam kehidupan.

Karena itu, ketika muncul persoalan penerbitan ijazah, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Pembenahan sistem pendidikan juga harus menjadi perhatian.

Pengawasan terhadap lembaga pendidikan perlu diperkuat. Data peserta didik harus tertib. Proses belajar dan asesmen harus dapat ditelusuri. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai cara mengikuti pendidikan kesetaraan secara benar.

Jangan sampai masyarakat yang benar-benar belajar dan berjuang mendapatkan ijazah justru dirugikan oleh praktik yang mencederai kepercayaan terhadap lembaga pendidikan.

Baca juga  Optimalisasi BUMD untuk Dongkrak PAD

Di sisi lain, jangan pula setiap dokumen yang dipersoalkan langsung dianggap palsu. Pemeriksaan harus membedakan antara kesalahan administrasi, persoalan prosedur, ketidaksesuaian data, dan dugaan tindak pidana. Masing-masing memiliki konsekuensi serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Tugas media: menguji informasi, bukan mengadili

Fenomena ijazah di tingkat nasional maupun daerah menjadi pengingat bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal isu yang menyangkut kepentingan publik.

Jurnalisme tidak boleh berubah menjadi ruang penghakiman. Media bukan aparat penegak hukum, bukan lembaga penguji ijazah, dan bukan pula pihak yang berwenang menentukan sah atau tidaknya sebuah dokumen pendidikan.

Tugas media adalah mencari fakta, memeriksa dokumen, mengonfirmasi pihak-pihak terkait, mengutip sumber yang berwenang, serta menyajikan perkembangan perkara secara berimbang.

Ketika ada laporan, media harus menyebutnya sebagai laporan. Ketika ada penyelidikan, media harus menjelaskan bahwa perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Ketika berkas dinyatakan lengkap atau perkara memasuki persidangan, tahapan tersebut harus disampaikan sesuai fakta. Dan ketika pengadilan telah menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap, media wajib menjelaskan hasilnya secara tepat.

Kata-kata seperti “diduga”, “dilaporkan”, “diperiksa”, dan “terbukti” bukan sekadar pilihan bahasa. Masing-masing memiliki makna hukum dan konsekuensi jurnalistik yang berbeda.

Media juga perlu memberikan ruang yang proporsional kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi. Hak jawab dan hak koreksi bukan formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga akurasi dan keadilan informasi.

Pada akhirnya, kepentingan publik tidak terpenuhi hanya dengan menghadirkan berita yang ramai dibicarakan. Publik membutuhkan informasi yang benar, konteks yang utuh, dan perkembangan yang dapat dipercaya.

Ijazah adalah awal, integritas adalah ukuran

Polemik ijazah seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita memandang pendidikan. Jangan sampai ijazah hanya menjadi simbol status sosial, alat memenuhi persyaratan jabatan, atau selembar dokumen untuk membuka pintu pekerjaan.

Pendidikan seharusnya meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar selembar kertas: pengetahuan, keterampilan, karakter, tanggung jawab, dan kemampuan memberi manfaat bagi lingkungan.

Seseorang boleh memiliki ijazah tinggi, tetapi pendidikan juga harus tercermin dalam sikap dan perilakunya. Sebaliknya, seseorang yang belum memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tidak boleh kehilangan martabat dan haknya untuk berkembang.

Kita perlu membangun sistem yang memastikan setiap ijazah diterbitkan melalui proses yang benar, setiap lulusan memperoleh pengakuan yang layak, dan setiap persyaratan jabatan diterapkan secara adil tanpa pengecualian.

Pada akhirnya, persoalan ijazah bukan semata tentang siapa yang memilikinya atau siapa yang sedang dipersoalkan. Ini tentang bagaimana negara menjaga integritas pendidikan, bagaimana lembaga menjalankan kewenangannya, bagaimana dunia kerja menghargai kompetensi, dan bagaimana masyarakat memperoleh keadilan.

Sebab, selembar ijazah dapat membuka pintu kesempatan. Namun, integritaslah yang menjaga kepercayaan setelah pintu itu terbuka. (***)

Baca juga

Tags