Oleh: Rachmad Rhomadhani, S.T.
Jurnalis PENA Kaltara
ADA satu hal yang kerap luput dari perhatian ketika sebuah forum pemerintahan diselenggarakan: keberhasilan sebuah pertemuan tidak semata-mata diukur dari jumlah peserta, panjangnya pembahasan, ataupun dokumen kesepakatan yang ditandatangani. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana gagasan yang dipertukarkan mampu menjelma menjadi perubahan yang dirasakan masyarakat.
Semangat itulah yang patut dibaca dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bulungan, Rabu, 18 November 2026, di Ballroom Hotel Crown.
Bagi kami, sebagai bagian dari insan media yang turut dilibatkan dalam forum tersebut, kegiatan ini memiliki arti lebih luas daripada sekadar agenda koordinasi antarlembaga. Ada pesan penting yang hendak dibangun: pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik apabila setiap institusi bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan keterhubungan, kesepahaman, dan kesediaan untuk membuka ruang dialog.
Sebab, masyarakat tidak datang ke kantor pemerintahan untuk memahami rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Mereka datang membawa kebutuhan yang harus diselesaikan. Karena itu, pelayanan yang terintegrasi, mudah diakses, transparan, dan memiliki kepastian menjadi harapan yang semestinya dijawab oleh kehadiran MPP.
Forum yang mempertemukan persoalan dengan jalan keluar
Dalam pemaparan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan, Muhammad Saleh, S.T., M.M., forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, sekaligus membangun kolaborasi menghadapi perubahan regulasi.
Dengan melibatkan sekitar 70 peserta dari perangkat daerah, badan, tim teknis, dan unsur terkait, FKP membuka ruang untuk membicarakan persoalan yang selama ini berpotensi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun aktivitas investasi.
Di sinilah nilai strategis sebuah forum konsultasi publik. Persoalan yang mungkin selama ini hanya diketahui oleh satu instansi dapat dibicarakan bersama. Hambatan yang dialami pelaku usaha dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Sementara pemerintah memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kondisi nyata di lapangan.
Forum semacam ini seharusnya tidak berhenti sebagai tempat menyampaikan laporan, melainkan menjadi ruang untuk menemukan titik temu.
Kita patut mengapresiasi ketika pemerintah daerah membuka kesempatan bagi berbagai unsur untuk menyampaikan pandangan. Namun, apresiasi itu akan semakin bermakna apabila setiap masukan dicatat, ditindaklanjuti, dan memiliki kejelasan penyelesaian.
Regulasi berubah, pelayanan harus mampu beradaptasi
Salah satu pembahasan penting dalam forum tersebut adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Perubahan regulasi tentu membawa konsekuensi terhadap mekanisme perizinan. Sistem yang semakin terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), persyaratan dasar, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, hingga persetujuan lingkungan menuntut kesiapan aparatur dan pemahaman yang memadai dari pelaku usaha.
Dalam konteks ini, pernyataan Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si mengenai perlunya penyesuaian terhadap regulasi baru menjadi catatan penting. Perubahan kebijakan tidak cukup hanya disosialisasikan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa seluruh perangkat teknis memahami aturan, memiliki koordinasi yang kuat, dan mampu memberikan penjelasan yang seragam kepada masyarakat.
Persoalan tata ruang, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari kepastian investasi. Potensi usaha pertambangan galian C, perkebunan, maupun sektor ekonomi lainnya membutuhkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Tanpa kepastian tersebut, peluang investasi bisa tertahan bukan karena ketiadaan potensi, melainkan karena belum terselesaikannya aspek administratif dan perencanaan.
Begitu pula dengan persoalan perizinan yang telah terbit sebelum perubahan regulasi. Kondisi bangunan yang sudah berdiri, kegiatan usaha yang telah berjalan, maupun persoalan legalitas lahan memerlukan penanganan yang cermat. Pemerintah perlu menghadirkan kejelasan prosedur, pendampingan, dan koordinasi lintas instansi agar proses penyesuaian tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Kita juga perlu melihat bahwa kepastian hukum bukan hanya kebutuhan investor besar. Pelaku usaha kecil, yayasan pendidikan, lembaga sosial, hingga pengelola rumah ibadah juga membutuhkan kepastian legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pelayanan perizinan harus dibangun dengan pendekatan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga komunikatif dan solutif.
Investasi Rp14,1 triliun: optimisme yang harus dijaga dengan kerja nyata
Satu hal lain yang memberikan gambaran optimistis bagi masa depan ekonomi Bulungan adalah perkembangan realisasi investasi.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa target investasi Kabupaten Bulungan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp14,1 triliun. Hingga September 2026, realisasinya telah melampaui Rp13 triliun atau sekitar 97 persen dari target.
Angka tersebut tentu menjadi kabar yang patut dicermati secara positif. Pencapaian itu menunjukkan adanya aktivitas ekonomi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi daerah. Pemerintah daerah pun menyampaikan optimisme bahwa target tersebut dapat dicapai, bahkan berpeluang terlampaui.
Namun, angka investasi tidak boleh hanya menjadi kebanggaan dalam laporan tahunan. Ia harus diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih luas: terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya usaha lokal, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta bertambahnya kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Investasi yang baik bukan semata-mata tentang besarnya modal yang masuk, tetapi juga tentang seberapa jauh kehadirannya memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang, lingkungan, serta kepentingan sosial.
Di sinilah pemerintah memiliki pekerjaan penting: memastikan iklim investasi tumbuh bersama kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik.
Nota kesepakatan bukan garis akhir
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam rangkaian kegiatan MPP patut ditempatkan sebagai langkah awal untuk memperkuat sinergi pelayanan. Namun, dokumen kesepakatan tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Sebuah tanda tangan memiliki makna ketika diikuti pembagian peran yang jelas, standar pelayanan yang terukur, mekanisme koordinasi yang berjalan, serta evaluasi yang terbuka.
Masyarakat perlu mengetahui layanan apa yang semakin mudah diakses, proses apa yang dipersingkat, instansi mana yang bertanggung jawab, dan bagaimana pengaduan dapat diselesaikan ketika pelayanan belum berjalan sebagaimana mestinya.
MPP pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui keterpaduan berbagai penyelenggara. Semangat tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Artinya, keberhasilan MPP tidak cukup dilihat dari keberadaan gedung, loket, atau banyaknya instansi yang bergabung. Ukuran yang lebih mendasar adalah pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan: apakah semakin mudah, semakin cepat, semakin jelas, dan semakin pasti.
Pers sebagai mitra dialog, bukan sekadar pelengkap forum
Ada satu aspek yang juga penting untuk direnungkan dari keterlibatan media dalam FKP ini.
Kehadiran pers bukan sekadar untuk mendokumentasikan kegiatan atau menyampaikan bahwa sebuah forum telah terlaksana. Media memiliki tanggung jawab lebih luas, yakni membawa informasi kepada masyarakat, menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami, sekaligus mengawal agar komitmen yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana.
Bagi kami di PENA Kaltara, keterlibatan dalam forum seperti ini merupakan kesempatan untuk memahami secara langsung arah kebijakan, tantangan pelayanan, dan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
Pers tentu perlu memberikan ruang bagi setiap ikhtiar positif yang dilakukan pemerintah. Sebab, pembangunan membutuhkan dukungan informasi yang sehat, optimisme yang rasional, dan komunikasi yang terbuka.
Namun, dukungan terhadap pembangunan tidak berarti menghilangkan daya kritis. Pers tetap harus berdiri pada prinsip independensi, keberimbangan, dan kepentingan masyarakat. Ketika ada kemajuan, media patut menyampaikannya. Ketika masih terdapat persoalan, media juga berkewajiban mengangkatnya secara proporsional dengan tetap mengedepankan fakta dan solusi.
Justru melalui hubungan yang terbuka antara pemerintah dan media, informasi mengenai kebijakan publik dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Media dapat menjadi jembatan komunikasi, sekaligus ruang bagi masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, dan kesempatan yang tersedia.
Dari kesepahaman menuju perubahan yang dirasakan
Pada akhirnya, FKP dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MPP Kabupaten Bulungan harus menjadi momentum untuk memperkuat cara kerja pemerintahan yang lebih kolaboratif.
Ada pekerjaan rumah yang perlu dijawab bersama: menyelaraskan pemahaman terhadap regulasi baru, memperkuat koordinasi tim teknis, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, menyelesaikan persoalan tata ruang, serta memastikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan. Pelaku usaha memiliki kewajiban memenuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak dan kepastian informasi. Sementara pers menjalankan peran untuk menyampaikan, mengawasi, dan mengingatkan.
Keempat unsur tersebut tidak seharusnya berjalan berhadap-hadapan. Semuanya dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang saling menguatkan.
Bulungan memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang besar. Namun, potensi tidak akan tumbuh optimal tanpa tata kelola yang baik, kepastian regulasi, dan pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
Karena itu, forum pada 18 November 2026 ini patut disambut sebagai ruang awal untuk membangun kesepahaman. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa apa yang dibicarakan benar-benar bergerak menjadi tindakan.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pelayanan publik tidak ditentukan oleh seberapa banyak kesepakatan ditandatangani, melainkan oleh seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
Dari forum harus lahir aksi. Dari kesepakatan harus tumbuh kepastian. Dan dari pelayanan yang semakin baik, masyarakatlah yang semestinya menjadi pihak pertama merasakan manfaatnya. (***)








