TANJUNG SELOR – KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Maret 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp1,67 triliun atau 20,98 persen dari total pagu sebesar Rp 7,96 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, mengatakan realisasi tersebut telah melampaui yang ditetapkan secara nasioanl pada triwulan pertama yaitu sebesar 15 persen. Dan bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 11,27 persen year on year (YoY) dari realisasi bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp 319,17 miliar atau 9.72 persen dari total pagu sebesar Rp3,28 triliun.
Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Adapun realisasi BPP sebesar Rp566,88 miliar atau 21,51 persen dari pagu sebesar Rp2,65 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut juga, mengalami pertumbuhan persentase sedikit meningkat sebesar 10,11 persen (YoY) atau Rp279,96 miliar dari realisasi bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp 286,92 miliar atau 11,16 persen dari total pagu sebesar Rp2,57 triliun.
Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 19,99 persen atau Rp110,49 miliar dari pagu sebesar Rp552,79 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 19,84 persen atau sebesar Rp155,10 miliar dari pagu sebesar Rp781,71 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 22,64 persen atau sebesar Rp301,28 miliar dari pagu Rp1,33 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial masih belum ada (nihil) realisasi dari pagu Rp0,14 miliar.
Sedangkan realisasi untuk TKD sebesar sebesar Rp1,11 triliun atau 20,86 persen dari pagu sebesar Rp5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut, pertama, realisasi DBH sebesar Rp374,88 miliar atau 18,55 persen dari pagu sebesar Rp2.02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 602,19 miliar atau 24,37 persen dari pagu Rp2,47 triliun. Ketiga, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp94,63 miliar atau 34,64 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar. Keempat, realisasi Dana Desa sebesar Rp36,72 miliar atau 19,7 persen dari pagu sebesar Rp186,41 miliar. Adapun untuk DAK Fisik, dan Dana Insentif Fiskal sampai saat ini belum terealisasi.
KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Selain itu, diharapkan agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu kinerja keuangan tahun 2023.
“Semoga dengan langkah strategis tersebut, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta,” tutup Juanda. (adc)
