Tandatangani Petisi Penolakan Berau Bergabung ke Kaltara

redaksi

BERAU – Gencar diberitakan di sejumlah media perihal wacana Kabupaten Berau akan bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Tetapi, dalam perjalanannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan ibaratnya. Adanya sejumlah penolakan – penolakan.

Ya, ini seperti yang dilakukan oleh sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat di Berau yang menggelar aksi penandatanganan petisi penolakan Berau bergabung dengan Kalimantan Utara (Kaltara).

Ibnu Sina, salah seorang Tokoh Masyarakat Berau sekaligus mantan Sekkab Berau menegaskan bahwa menurutnya tidak ada alasan Berau untuk berpindah dari Kaltim. Terkait, iming-iming untuk mensejahterakan Berau jika bergabung dengan Kaltara pun hanya dianggap angin lalu.Pasalnya, APBD Berau saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan APBD Provinsi Kaltara.

Baca juga  "Kecerdasan Buatan ChatGPT, Peluang atau Ancaman?" Ikuti Webinar Ini

Disamping itu, pihaknya bersama tokoh-tokoh masyarakat Berau, menegaskan bahwa Berau akan tetap berada di Kalimantan Timur.

Senada dengan Ibnu Sina, penolakan Berau bergabung dengan Kaltara pun disampaikan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih. Dalam penyampaiannya, Sri Juniarsih menegaskan Berau hanya untuk Kaltim. Apalagi, dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh Berau, bahwa Berau memiliki prioritas sendiri di Kaltim seiring dengan hadirnya Ibukota Nusantara (IKN) di Kaltim.

“Hanya Berau yang memiliki potensi SDA yang luar Basa. tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan,” katanya dalam rilisnya di media.

Dia juga mengatakan, ada alasan yang cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut, pertama ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berfikir untuk berpisah dengan Kaltim.Kemudian belanja APBD rutin maupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun.

Jika bergabung dengan Kaltara, yang notabene APBD – nya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah akan sangat kesulitan.

Belum lagi dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah cukup lebih besar. Sehingga tidak memungkinkan untuk Berau berpisah dengn Kaltim. Yang paling disyukurinya adalah, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan Berau.

Baca juga  Jum'at Curhat, Kapolresta Terima Keluhan Masyarakat Terkait THM dan Gangguan Kamtibmas Lainnya

“Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kaltara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kita,” pungkasnya.

Kendati menolak ajakan penggabungan yang diajukan Pemprov Kaltara, Sri mengatakan, Berau dan Kaltara masih bisa bekerjasama dalam segi apapun tanpa harus bergabung.“Kita masih bisa bekerjasama untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Dalam acara itu, juga dibacakan petisi penolakan penggabungan Berau ke Kaltara dibacakan Syaipul Rizal. Petisi itu sudah ditandatangi perwakilan lembaga adat, ormas, maupun tokoh masyarakat Kabupaten Berau. (*)

Baca juga

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer