TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan, Kilat A.Md turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 26–28 Agustus 2025 lalu. Hadir juga Ketua DPRD Bulungan, Riyanyo, S.Sos dan Anggota DPRD Bulungan dan OPD teknis di Pemda Bulungan.
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tersebut mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas ini menjadi forum strategis mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan mendukung percepatan program strategis nasional.
Wakil Bupati Bulungan menegaskan, partisipasinya dalam forum nasional ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kepastian hukum. “Kami hadir untuk mengikuti Rakornas Produk Hukum Daerah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujarnya.
Menurut Kilat, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. “Dengan regulasi yang pasti, investasi bisa berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat,” tegasnya.
Pada hari kedua Rakornas, Wabup mengikuti berbagai agenda, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sulawesi Tenggara, hingga laporan Gubernur Sultra. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kemenkumham terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.
Rakornas menghadirkan berbagai materi strategis, di antaranya peran legislasi dalam mendorong pembentukan peraturan yang mendukung investasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Gubernur Sultra.
Tak hanya itu, disampaikan juga materi peningkatan kualitas produk hukum daerah dalam mendukung Asta Cita oleh Dirjen Otonomi Daerah, pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, hingga talk show bersama pejabat eselon I lintas kementerian dan lembaga.
Mengakhiri rangkaian kegiatan, peserta Rakornas berkesempatan mengunjungi PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi daerah dan pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. (dni)
