TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Memaksimalkan hal itu, pihaknya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Purchasing bertema optimalisasi katalog elektronik versi 6.0 menuju pengadaan yang berintegritas di Auditorium Lantai 1 Universitas Kaltara (Unikaltar), Senin (27/7/2026).
Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, penerapan pengadaan secara elektronik tidak hanya bertujuan mempercepat proses belanja pemerintah, tetapi juga harus mampu mewujudkan tata kelola yang transparan, efisien, akuntabel, dan berintegritas. Pihaknya sebelumnya menargetkan setiap perangkat daerah memiliki sedikitnya 80 produk yang tayang pada Katalog Elektronik, dengan tetap disesuaikan kondisi, terutama menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.
“Target tersebut tidak perlu dipaksakan, yang lebih penting adalah bagaimana setiap perangkat daerah memahami arah kebijakan pemerintah dan mampu menyesuaikan proses pengadaan dengan kebutuhan serta kondisi yang ada,” ujarnya.
Transformasi pengadaan melalui Katalog Elektronik Versi 6.0 menjadi langkah strategis untuk menyederhanakan proses belanja pemerintah sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Sistem tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme pengadaan konvensional yang harus dilakukan berulang setiap tahun.
Karena itu, ia menegaskan setiap proses pengadaan harus berorientasi pada kebutuhan riil perangkat daerah, bukan sekadar memenuhi target administratif. Selain memperkuat implementasi sistem digital, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar terus memperbarui pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa.
Ia meminta seluruh aparatur aktif mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat, termasuk ketentuan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kita harus terus memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang berkembang. Jangan sampai ada kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan hanya karena kurang memahami aturan yang berlaku,” katanya.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi pengadaan. Menurutnya, aparatur pemerintah desa masih memerlukan pendampingan agar mampu mengoperasikan sistem pengadaan berbasis elektronik secara optimal.”
Digitalisasi pengadaan harus menjadi bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, aparatur desa juga harus dibekali pemahaman yang memadai agar mampu mengikuti perkembangan sistem elektronik yang terus diperbarui,” jelasnya.
Ia juga mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal dalam pengadaan pemerintah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat perputaran ekonomi daerah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
“Melalui bimtek ini saya berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 sehingga proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan semakin efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya. (ve26/nn)
