Kapolda Kaltara : Netralitas Harga Mati

redaksi

penakaltara.id, TANJUNG SELOR – Jelang pesta demokrasi pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) semakin dekat. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya menegaskan bahwa netralitas menjadi harga Mati. Oleh karenanya, orang nomor satu di Polda Kaltara itu meminta agar seluruh personel Polda Kaltara dapat mematuhinya.

Apalagi, hal itu juga tercantum jelas dalam undang-undang yang memberikan batasan bagi TNI Polri untuk berpolitik. TNI Polri tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis dan dilarang untuk memihak kepada salah satu pasangan calon.”Ya, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pun telah beberapa kali menyampaikan arahan kepada jajaran secara langsung agar tetap netral dan ini sangat penting,” ungkap Kapolda Irjen Daniel kepada penakaltara.id, Jumat (12/1/2024)

Baca juga  Narkotika Jenis Sabu Berhasil Diamankan di Daerah Pondok Tambak Oleh Anggota Polsek Tana Lia

Lanjutnya, Kapolda juga meminta saat ini dan ke depannya anggota polisi harus tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang netral. Meskipun anggota Polri memiliki keluarga atau saudara yang berpartisipasi dalam pemilu, namun tetap tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon. “Bahkan sebelumnya saya sudah sampaikan di Polda Kaltara dan saat mengunjungi Polresta dan Polres agar semua anggota polri tetap netral,” tegasnya.

Baca juga  Kapolda Kaltara Buka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda Kaltara Tahap II T.A. 2023

Tugas utama bagi TNI Polri adalah melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting. Kepentingan politik dari partai atau pasangan calon tertentu tidak boleh mengganggu kinerja dan netralitas TNI Polri. “Sehingga anggota tetap melakukan tugasnya sebagai anggota Polri yang netral dan tidak terlibat politik praktis,” ucap Kapolda.

Baca juga  Bidkum Polda Kaltara Gelar Rapat Koordinasi di Tahun Anggaran 2024

Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Kaltara, Kombes Pol Sigit Ari Widodo menyebutkan dari data yang telah dihimpun, setidaknya anggota polisi yang memiliki keluarga atau istri calon legislatif (Caleg) ada 12 orang. “Sebenarnya 13 orang, tapi karena 1 orang ini sudah jadi pegawai makanya tinggal 12 orang,” sebutnya.

Hanya saja 12 orang anggota polisi ini, tidak semuanya berada di Kaltara namun bertugas ditempat lain seperti di Maluku namun istrinya di Kaltara, lalu ada juga yang bertugas di Mabes Polri.”Ada juga yang sudah meninggal suaminya dan istrinya jadi caleg,” pungkasnya. (kha/dha)

Baca juga

Tags

Ads - Before Footer